Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa validitas data penerima bantuan menjadi faktor utama keberhasilan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Percepatan pembangunan ini tengah difokuskan di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data per 26 Februari 2026 menunjukkan target pembangunan sebanyak 17.969 huntap dengan 401 unit sudah dalam tahap konstruksi. Pengerjaan dibagi secara paralel oleh berbagai institusi, mulai dari BNPB, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga lembaga sosial seperti Yayasan Buddha Tzu Chi dan Baznas. Namun, Tito menyampaikan bahwa kendala utama adalah ketidaklengkapan data calon penerima manfaat yang diperoleh dari pemerintah daerah.
Validitas Data sebagai Kunci Percepatan
Menurut Tito, kecepatan pembangunan huntap terutama ditentukan oleh data dari pemerintah daerah. Setiap calon penerima harus didata secara rinci agar proses pembangunannya tidak terhambat. Tito berkomitmen akan terus mengawal proses validasi data hingga ke tingkat kepala daerah seperti bupati dan gubernur agar pengumpulan data berjalan optimal.
"Data dari pemda harus dicermati satu per satu warga yang berhak," ujar Tito. Pernyataan ini menegaskan pentingnya ketersediaan dan validitas data sebagai fondasi percepatan pembangunan huntap. Tanpa data yang lengkap, meskipun konstruksi fisik bisa dikebut, prosesnya tetap akan mandek.
Progres Pembangunan di Tiga Provinsi
Rincian progres menunjukkan tren positif meski masih tahap awal. Di Aceh, dari target 9.430 unit, saat ini telah ada 104 unit dalam pengerjaan. Sumatera Utara mencatat peningkatan pembangunan dari 297 unit pekan lalu menjadi 524 unit dari target 4.493 unit. Sedangkan di Sumatera Barat, ada 817 unit yang sedang dibangun dari target 4.046 unit, naik dari 655 unit sebelumnya.
Tantangan Teknis dan Standar Bangunan
Pembangunan huntap permanen membutuhkan waktu lebih lama dibanding hunian sementara. Hal ini karena harus memenuhi standar konstruksi bangunan tahan bencana yang mencakup kesiapan lahan, perencanaan teknis matang, dan pembangunan infrastruktur permanen yang memadai. Proses ini memerlukan koordinasi lintas sektor dan perhatian khusus agar hasil konstruksi aman dan tahan lama.
Peran Lembaga dan Kolaborasi Multi Pihak
Berbagai lembaga turut ambil bagian dalam pembangunan ini, mulai dari instansi pemerintah hingga organisasi kemanusiaan dan swasta. Sinergi ini diharapkan mempercepat realisasi hunian tetap dengan kualitas yang sesuai standar. Namun, keberhasilan utama tetap bergantung pada kelengkapan dan ketepatan data penerima manfaat yang harus dipastikan oleh pemerintah daerah.
Satgas PRR mengharapkan bahwa fokus pada validitas data dapat menghilangkan hambatan administratif. Dengan demikian, penyintas bencana dapat segera memperoleh hak mereka atas tempat tinggal yang layak dan aman, menjadikan hunian tetap bukan sekadar fisik, tetapi juga simbol pemulihan dan ketahanan pascabencana.
Baca selengkapnya di: www.medcom.id
