Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai upaya melindungi anak dari risiko di ruang digital.
Langkah ini diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang dikenal dengan PP Tunas. Kebijakan akan diberlakukan mulai 28 Maret 2026 secara bertahap pada platform populer seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lainnya.
Alasan Pemerintah Menerapkan Larangan
Pemerintah melihat perlunya pembatasan karena ancaman serius seperti paparan konten pornografi, perundungan siber, dan penipuan online yang kerap dialami anak-anak. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan teknologi harus memanusiakan manusia, bukan merusak masa depan anak-anak.
Regulasi ini juga menegaskan tanggung jawab platform digital dalam melindungi pengguna muda. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya tugas orang tua, tetapi juga penyelenggara layanan digital.
Peran Keluarga dan Masyarakat
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan bahwa regulasi saja tidak cukup. Keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak-anak.
Kementerian PPPA mendukung penguatan pengasuhan melalui program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Program ini mengajak perempuan di tingkat komunitas dan kader PKK untuk membantu pengawasan dan pembinaan anak.
Pandangan DPR Mengenai Pembatasan
Ketua DPR Puan Maharani mengusulkan pembatasan tidak hanya untuk anak di bawah 16 tahun. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan pembatasan untuk kelompok usia lain agar perlindungan lebih menyeluruh.
Puan menyoroti bahwa kebebasan menggunakan media sosial yang berlebihan dapat berdampak kurang baik bagi anak-anak dan perlu evaluasi lebih lanjut. Beberapa negara telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa.
Kritik dari Amnesti Internasional
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik larangan total ini. Ia menilai kebijakan tersebut dapat membatasi hak anak dalam berkomunikasi dan berekspresi di ruang publik digital.
Menurut Usman, media sosial adalah media penting bagi anak-anak untuk menyuarakan pendapat dan mengembangkan kreativitas. Larangan menyeluruh justru bisa membuat anak mengakses media sosial tanpa pengawasan yang memadai.
Usman menyarankan agar pemerintah fokus memperkuat regulasi platform digital, seperti membatasi fitur adiktif dan memperkuat perlindungan data pribadi pengguna. Menurutnya, kebijakan yang menghormati hak asasi manusia lebih efektif daripada pelarangan total.
Dinamika Keamanan dan Kebebasan Digital Anak
Pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun ini menjadi langkah penting dalam melindungi anak dari bahaya digital. Namun, kebijakan ini juga memunculkan perdebatan soal keseimbangan antara perlindungan dan hak berekspresi.
Pemerintah berusaha menciptakan ruang digital yang aman tanpa mengabaikan kebutuhan anak berekspresi. Diskusi publik masih terus berlangsung guna mendorong regulasi yang tepat dan berkelanjutan di era teknologi informasi.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com-
-
-
-
