Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat, 13 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dikabarkan ikut diamankan oleh penyidik KPK.
Syamsul Auliya Rachman baru saja dilantik sebagai Bupati Cilacap periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. OTT ini menjadi sorotan mengingat sosok Syamsul yang merupakan pendatang baru di pucuk pemerintahan daerah tersebut.
Jejak Karier Bupati Syamsul Auliya Rachman
Lahir di Cilacap, 30 November 1985, Syamsul dikenal sebagai putra daerah yang meniti karier dari bawah. Ia menyelesaikan pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di Cilacap, kemudian melanjutkan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan lulus pada 2008.
Setelah menyandang gelar sarjana, Syamsul meneruskan pendidikan magister di Universitas Jenderal Soedirman dan akhirnya meraih gelar doktor dari IPDN. Kiprahnya di birokrasi dimulai sebagai ajudan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji pada periode 2009-2012.
Kariernya terus menanjak dengan memegang posisi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kedungreja dan Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Pemkab Cilacap. Pada Pilkada 2017, Syamsul didapuk menjadi Wakil Bupati Cilacap mendampingi Tatto Suwarto Pamuji dan berhasil terpilih.
Puncak karier politik Syamsul terjadi saat Pilkada 2024. Ia maju sebagai Calon Bupati Cilacap berpasangan dengan Ammy Amalia Fatma Surya dan memenangkan kontestasi tersebut.
Peran Politik di Partai Kebangkitan Bangsa
Selain birokrasi, Syamsul aktif dalam dunia politik sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menjabat Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Cilacap periode 2021-2026. Baru-baru ini, Syamsul kembali terpilih untuk masa jabatan 2024-2029.
Keterlibatan ini menunjukkan bagaimana Syamsul membangun basis politik yang kuat di wilayahnya. Posisi ini juga memperkuat pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan di tingkat kabupaten.
Harta Kekayaan Syamsul Auliya Rachman
Bupati Cilacap yang kini terjerat kasus OTT KPK ini melaporkan total kekayaan sebesar Rp11,2 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 18 Agustus 2024. Ia mengklaim tidak memiliki utang.
Mayoritas aset Syamsul berupa tanah dan bangunan senilai Rp8,15 miliar yang berada di Cilacap. Namun, fakta menarik terkuak dari status kepemilikan aset tersebut. Sebagian besar tercatat sebagai "Hibah Tanpa Akta", yang bisa menimbulkan pertanyaan soal keabsahan dan legalitas dokumen kepemilikan.
Selain itu, harta bergerak berupa kendaraan tercatat berupa tiga unit mobil merk Toyota dengan nilai mencapai Rp1,93 miliar. Dua kendaraan di antaranya berstatus hibah tanpa akta, yaitu Toyota Minibus 2021 senilai Rp1 miliar dan Toyota SUV 2024 senilai Rp580 juta.
Sisa kekayaannya terdiri dari harta bergerak lainnya Rp250 juta, kas dan setara kas Rp385 juta, serta harta lain senilai Rp500 juta. Status hibah tanpa akta ini menjadi sorotan publik dalam konteks OTT yang menjerat Syamsul.
Status Penanganan Kasus OTT
Hingga kini, KPK belum merinci secara mendetail konstruksi perkara dan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki terkait OTT di Cilacap. Proses hukum masih berjalan dan belum ada informasi lebih lanjut mengenai surat dakwaan atau penetapan tersangka lainnya.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, hanya memastikan bahwa OTT tersebut termasuk penangkapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Informasi resmi menyusul setelah proses penyidikan berlanjut.
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, terutama soal pelaporan kekayaan dan pengelolaan aset daerah. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberi efek jera kepada pejabat yang menyalahgunakan wewenang.
Secara keseluruhan, profil Syamsul Auliya Rachman menggambarkan perjalanan karier dari seorang ajudan hingga mencapai jabatan puncak sebagai bupati. Namun, OTT yang menjeratnya kini menjadi titik balik dalam perjalanan politik dan kariernya di pemerintah daerah Cilacap.
Baca selengkapnya di: www.suara.com
