Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Merah Putih (AMMP), Paijo Parikesit, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap transparan dalam mengungkap praktik mafia cukai rokok ilegal di Jawa Timur. Kasus ini dinilai serius karena mengancam penerimaan negara serta tata kelola industri tembakau nasional.
Peredaran rokok ilegal tidak sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara secara besar. Paijo menegaskan, praktik tersebut berpotensi merusak sistem industri tembakau yang seharusnya berjalan adil dan sehat.
AMMP menilai maraknya rokok ilegal mencerminkan lemahnya pengawasan yang memungkinkan terbentuknya jaringan luas dalam praktik ilegal ini. Mereka meminta agar penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi dan dengan profesionalisme tinggi.
Dalam upaya mendorong penegakan hukum, AMMP telah menyerahkan beberapa nama terduga pelaku kepada KPK untuk ditindaklanjuti. Nama-nama tersebut antara lain Khairul Umam dari Bawang Mas Group, Haji Mukmin dari PR Bahagia, dan beberapa pihak lain yang diduga terlibat.
Paijo menekankan pentingnya keterbukaan KPK selama proses penyidikan supaya dapat menjaga kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat yakin bahwa kasus mafia cukai rokok ilegal ditangani secara tuntas dan adil.
Aliansi Mahasiswa Merah Putih juga menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini. Mereka berkomitmen mengawal penegakan hukum untuk memastikan praktik perdagangan rokok ilegal yang merugikan negara mendapatkan sanksi yang layak.
Menurut data resmi, kehilangan penerimaan negara akibat rokok ilegal mencapai nominal signifikan tiap tahun. Hal ini menimbulkan kerugian besar di sektor pajak dan cukai yang seharusnya menjadi sumber pendapatan negara.
Berikut hal yang menjadi fokus penting dalam pemberantasan mafia cukai rokok ilegal:
1. Identifikasi dan penindakan terhadap jaringan pelaku di berbagai daerah
2. Penguatan pengawasan terhadap distribusi dan peredaran rokok ilegal
3. Transparansi dalam proses penyidikan oleh lembaga penegak hukum
4. Pendampingan pengelolaan industri tembakau agar sesuai aturan
5. Edukasi kepada masyarakat terkait dampak rokok ilegal terhadap ekonomi
Maka dari itu, upaya pemberantasan mafia cukai rokok ilegal memerlukan keterlibatan berbagai pihak, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi yang diharapkan mampu mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Keterbukaan informasi selama proses penyidikan menjadi faktor krusial untuk menghindari spekulasi dan meningkatkan kepercayaan publik.
Peredaran rokok ilegal yang tak terkendali mengancam stabilitas pendapatan negara dan tatanan industri tembakau. Oleh sebab itu, diperlukan langkah konkret dan terukur dari aparat penegak hukum serta sinergi semua elemen bangsa untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
