Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sekitar 800 pejabat negara dalam rapat kerja pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026). Forum ini menjadi ruang evaluasi besar atas kinerja pemerintahan yang telah berjalan lebih dari satu tahun sejak Prabowo mulai menjabat pada Oktober 2024.
Rapat tersebut juga menandai penekanan baru pada kesiapsiagaan menghadapi krisis global yang dinilai semakin kompleks. Dalam arahannya, Prabowo menyoroti ancaman pangan, energi, air, serta risiko disinformasi digital dan manipulasi konten berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
Rapat Besar di Istana dengan 800 Pejabat
Rapat kerja pemerintah itu dihadiri menteri, pejabat eselon I kementerian dan lembaga, pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan Agung, hingga direksi BUMN. Kehadiran lintas lembaga dalam satu forum menunjukkan upaya pemerintah untuk menyamakan arah kerja di tengah tekanan domestik dan global.
Acara dimulai sekitar pukul 14.00 WIB di halaman tengah Istana Kepresidenan. Prabowo datang dengan pakaian safari putih dan kopiah hitam, sementara sebagian besar peserta juga mengenakan busana serupa, sedangkan jajaran TNI memakai seragam dinas masing-masing.
Evaluasi Kinerja Selama 1,5 Tahun
Prabowo mengatakan rapat itu menjadi kesempatan untuk menilai capaian pemerintah selama satu setengah tahun terakhir. Ia menyebut pemerintahan yang dipimpinnya mampu menjaga stabilitas arah pembangunan nasional di tengah situasi internasional yang berubah cepat.
“Kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, andal, dan mampu menjalankan tugas bernegara dengan baik,” ujar Prabowo, dikutip dari Antara. Ia menambahkan bahwa hasil kerja pemerintah harus bisa diukur secara konkret, baik lewat data maupun dampak nyata di lapangan.
Ancaman Krisis Global Jadi Perhatian Utama
Dalam forum itu, Prabowo mengingatkan para birokrat agar tidak lengah terhadap ancaman global yang bisa berdampak langsung ke Indonesia. Ia menyebut tiga krisis utama yang perlu diantisipasi, yakni krisis pangan, krisis energi, dan krisis air.
Peringatan itu relevan dengan kondisi dunia saat ini, ketika banyak negara masih berhadapan dengan gangguan rantai pasok, perubahan iklim, dan tekanan geopolitik. Indonesia, menurut pemerintah, harus menjaga ketahanan domestik agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal.
Teknologi, Hoaks, dan Deepfake
Selain krisis fisik dan ekonomi, Prabowo juga menyoroti ancaman baru dari perkembangan teknologi digital. Ia menekankan bahwa penyebaran hoaks dan manipulasi konten berbasis AI, termasuk deepfake, dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas informasi.
Pemerintah, kata Prabowo, perlu meningkatkan kewaspadaan agar teknologi tidak dipakai untuk menyebarkan kebohongan secara masif. Isu ini menjadi semakin penting karena penyebaran konten palsu kini bisa berlangsung cepat dan sulit dibedakan dari materi yang asli.
Poin Utama yang Disorot Prabowo
- Mengevaluasi kinerja pemerintahan selama lebih dari satu tahun.
- Menjaga stabilitas pembangunan nasional di tengah dinamika geopolitik.
- Mengantisipasi krisis pangan, energi, dan air.
- Meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks dan deepfake berbasis AI.
- Memastikan kerja lintas kementerian dan lembaga tetap sinkron.
Mengapa Forum Ini Penting
Rapat besar di Istana menunjukkan bahwa pemerintah ingin menggabungkan evaluasi internal dengan pembacaan situasi global dalam satu agenda strategis. Dengan melibatkan pejabat sipil, aparat keamanan, dan direksi BUMN, pemerintah mengirim sinyal bahwa isu ketahanan nasional tidak bisa ditangani secara sektoral.
Di tengah tantangan dunia yang terus bergerak, pesan Prabowo menempatkan efektivitas birokrasi, koordinasi lintas lembaga, dan literasi digital sebagai bagian dari agenda kerja pemerintah berikutnya. Fokus itu penting agar Indonesia tetap siap menghadapi tekanan krisis tanpa mengganggu stabilitas pembangunan dan layanan publik.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com
