Belanja pegawai Pemerintah Kota Bandung kini berada di titik yang membuat DPRD waspada. Angka itu sudah mencapai 29 persen dari total anggaran, hanya satu persen di bawah batas maksimal 30 persen yang diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Kondisi tersebut dinilai masih aman secara aturan, tetapi ruang fiskal kota menjadi sangat sempit. DPRD Kota Bandung meminta pemerintah kota segera menyiapkan langkah yang lebih terukur agar layanan publik tetap berjalan, sementara kapasitas anggaran tidak makin tertekan.
Ruang fiskal yang makin terbatas
Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyebut, posisi belanja pegawai yang mendekati ambang batas membuat pemerintah daerah harus lebih hati-hati dalam menyusun prioritas. Menurut dia, kebutuhan pegawai di beberapa sektor masih nyata, tetapi kemampuan anggaran untuk menambah beban baru sudah sangat terbatas.
“Memang secara aturan masih aman, tapi ruangnya sangat sempit. Sementara di lapangan masih ada kebutuhan pegawai yang belum terpenuhi,” kata Asep di Bandung, Kamis, 9 April 2026.
Situasi ini menjadi penting karena belanja pegawai yang terlalu besar bisa mengurangi ruang untuk membiayai program lain. Dalam praktik pemerintahan daerah, belanja aparatur yang dominan sering mendorong perlambatan pada belanja infrastruktur, layanan dasar, dan program peningkatan kualitas hidup warga.
Kebutuhan layanan publik belum sepenuhnya terpenuhi
Asep mencontohkan sektor pendidikan yang masih kekurangan tenaga guru. Ia juga menyebut beberapa instansi pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sehingga pelayanan tidak bisa dijalankan secara optimal.
Kondisi itu menunjukkan dilema yang umum di banyak daerah, yakni kebutuhan pegawai masih ada, tetapi ruang penambahan formasi semakin terbatas. Di sisi lain, masyarakat tetap menuntut layanan yang cepat, merata, dan berkualitas dari pemerintah kota.
“Ini perlu solusi bersama. Kebutuhan pelayanan harus tetap berjalan, tapi aturan juga tidak boleh dilanggar,” ujarnya.
Prioritas selektif jadi pilihan
DPRD meminta pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara selektif dan berbasis prioritas. Fokus utama diarahkan ke sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama pendidikan, layanan administrasi publik, dan unit pelayanan yang menopang kebutuhan dasar warga.
Berikut arah kebijakan yang dinilai penting oleh DPRD Kota Bandung:
- Memetakan ulang kebutuhan pegawai di tiap dinas dan unit layanan.
- Memprioritaskan formasi pada sektor yang menyentuh pelayanan publik langsung.
- Menghindari penambahan beban anggaran yang tidak mendesak.
- Mengoptimalkan kinerja aparatur yang sudah ada melalui redistribusi dan penyesuaian tugas.
- Menjaga agar belanja pegawai tetap berada di bawah ambang batas yang ditentukan.
Langkah itu dianggap perlu agar pemerintah kota tidak terjebak pada kondisi fiskal yang makin ketat. Dengan ruang belanja yang sempit, setiap penambahan personel harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
Pariwisata disebut sebagai sumber pendapatan yang potensial
Selain menahan laju belanja pegawai, DPRD juga mendorong Pemkot Bandung memperkuat pendapatan daerah. Asep menyebut sektor pariwisata sebagai salah satu sumber yang paling potensial untuk dioptimalkan, mengingat Bandung masih menjadi tujuan utama wisata domestik.
Menurut dia, tingginya mobilitas wisatawan dapat menggerakkan ekonomi lokal secara langsung. Perputaran uang dari hotel, restoran, transportasi, pusat belanja, hingga pelaku UMKM bisa memberi dampak ke Pendapatan Asli Daerah tanpa harus menambah beban masyarakat.
“Perputaran ekonomi dari wisatawan ini yang harus dimaksimalkan. Dampaknya luas, mulai dari hotel, restoran, hingga UMKM,” jelas Asep.
Pandangan itu sejalan dengan karakter ekonomi Bandung yang masih kuat pada sektor jasa dan konsumsi. Jika dikelola lebih agresif, pariwisata dapat membantu menjaga keseimbangan antara belanja rutin pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
Tantangan fiskal kota besar
Masalah yang dihadapi Bandung mencerminkan tantangan banyak pemerintah daerah di kota besar. Di satu sisi, kebutuhan pegawai terus muncul karena pelayanan publik harus tetap diperluas. Di sisi lain, kapasitas fiskal tidak selalu tumbuh secepat kebutuhan birokrasi dan layanan warga.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah biasanya perlu menata ulang prioritas belanja agar komposisi anggaran tetap sehat. Ketika belanja pegawai mendekati batas, strategi peningkatan PAD dan efisiensi organisasi menjadi dua jalur yang harus bergerak bersamaan.
Asep menegaskan DPRD ingin Pemkot Bandung memaksimalkan potensi yang sudah ada, bukan menambah beban warga. “Jadi, bukan menambah beban masyarakat, tapi memaksimalkan potensi yang sudah ada,” katanya.
Dengan belanja pegawai yang sudah berada di 29 persen, perhatian kini tertuju pada kemampuan Pemkot Bandung menjaga layanan publik sambil memperkuat sumber pendapatan daerah, terutama dari sektor pariwisata yang masih memiliki ruang tumbuh besar di tengah tingginya arus kunjungan ke kota ini.
Baca selengkapnya di: www.medcom.id
