Kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara kembali menjadi sorotan setelah dinilai belum tentu efektif menurunkan konsumsi energi secara total. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai, penghematan yang terjadi di kantor bisa saja bergeser menjadi beban listrik di rumah, sehingga dampaknya perlu dihitung lebih cermat.
Menurut Trubus, pembatasan mobilitas ASN memang berpotensi menekan penggunaan bahan bakar minyak di sektor transportasi. Namun, jika pegawai tetap memakai perangkat kerja, internet, dan listrik dari rumah, maka penghematan negara bisa berkurang karena konsumsi hanya berpindah lokasi.
Efektivitas WFH bergantung pada pengawasan
Trubus menegaskan bahwa keberhasilan WFH ASN tidak bisa dilepaskan dari pengawasan dan pengaturan beban kerja di setiap unit. Ia menilai penerapan kebijakan ini akan efektif hanya jika pimpinan instansi mampu memastikan pekerjaan tetap selesai, target tercapai, dan jam kerja tetap disiplin.
“Kalau mengenai efektivitasnya itu sangat tergantung dari sejauh mana pengawasan dan beban kerja dari pimpinan di masing-masing unit kerja,” kata Trubus seperti dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 9 April 2026.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa kontrol yang kuat, WFH rawan berubah hanya menjadi pengalihan tempat bekerja, bukan instrumen efisiensi. Dalam praktiknya, pegawai tetap membutuhkan listrik, perangkat kerja, dan akses internet, sehingga konsumsi energi tidak hilang, melainkan bergeser.
Tantangan di daerah lebih besar
Masalah pengawasan dinilai lebih rumit di daerah karena mekanisme kontrol tidak selalu berjalan seragam. Trubus menyebut pengawasan ASN oleh ASN lain memiliki banyak keterbatasan, sementara di daerah juga sangat bergantung pada peran kepala daerah.
“Pengawasannya tidak mudah. ASN mengawasi ASN lain, apalagi di daerah sangat tergantung pada kepala daerah,” ujarnya.
Kondisi ini membuat penerapan WFH membutuhkan aturan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan celah. Jika kontrol lemah, tujuan awal penghematan energi bisa sulit tercapai dan produktivitas kerja ikut terdampak.
Berbeda dengan masa pandemi
Trubus membandingkan WFH saat ini dengan masa pandemi COVID-19, ketika kebijakan serupa didorong oleh kebutuhan mendesak di bidang kesehatan. Pada saat itu, WFH menjadi solusi untuk menjaga keselamatan pegawai dan mengurangi risiko penularan.
Namun dalam situasi sekarang yang relatif normal, alasan penerapan WFH lebih banyak terkait efisiensi dan penghematan energi. Karena itu, ia menilai tingkat kedisiplinan ASN harus diawasi lebih ketat agar kebijakan tidak disalahgunakan.
Ia juga menyoroti fakta bahwa tidak semua ASN punya rumah yang mendukung untuk bekerja secara optimal. Dalam kondisi seperti itu, sebagian pegawai berpotensi memilih skema work from anywhere atau WFA, yang justru bisa membuat pengaturan kerja semakin sulit dipantau.
Data target penghematan masih menunggu evaluasi
Pemerintah sebelumnya menempatkan kebijakan WFH ASN dalam konteks penghematan energi nasional. Dalam penjelasan Trubus, kebijakan ini masih bisa dianggap sebagai langkah awal untuk menguji efektivitas pengendalian konsumsi, termasuk terkait target penghematan yang disebut mencapai Rp6,2 triliun.
Berikut poin yang menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan WFH ASN:
- Penghematan bahan bakar di transportasi.
- Kenaikan konsumsi listrik dan perangkat kerja di rumah.
- Kualitas pengawasan di instansi pusat dan daerah.
- Kedisiplinan ASN dalam menjalankan target kerja.
- Risiko munculnya pola kerja WFA yang sulit dikontrol.
Trubus mengatakan evaluasi menyeluruh akan menentukan apakah kebijakan ini layak dilanjutkan atau perlu diperbaiki. “Ini semacam testing the water. Nanti kita lihat evaluasinya apakah target penghematan Rp6,2 triliun itu tercapai atau tidak,” tutupnya.
WFH masih relevan, tapi tidak otomatis efisien
Di tengah tekanan global terkait energi, WFH ASN tetap dinilai relevan sebagai salah satu opsi kebijakan. Tetapi efektivitasnya tidak bisa diukur hanya dari berkurangnya kehadiran fisik di kantor, melainkan juga dari total konsumsi energi, produktivitas kerja, dan ketertiban pelaksanaan di lapangan.
Selama pengawasan belum solid dan pola kerja belum terukur jelas, kebijakan ini berisiko hanya memindahkan beban dari gedung pemerintahan ke rumah masing-masing pegawai. Karena itu, evaluasi berbasis data akan menjadi kunci untuk menilai apakah WFH ASN benar-benar memberi penghematan nyata atau sekadar perubahan lokasi kerja.
Baca selengkapnya di: www.medcom.id-
-
-
-
