Boni Hargens Luncurkan Buku Ilmu Politik, Sorot Pernyataan Saiful Mujani Soal Makar

Analis politik senior Boni Hargens meluncurkan buku Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (11/4/2026), lalu menanggapi polemik pernyataan Saiful Mujani yang dinilai bernada provokatif soal ajakan menjatuhkan dan menggalang kekuatan melawan pemerintah Prabowo Subianto. Dalam forum itu, Boni tidak langsung memberi label makar, tetapi meminta publik melihat ucapan tersebut lewat kerangka ilmu politik agar penilaian tidak jatuh pada kesimpulan yang terlalu simplistis.

Boni menegaskan bahwa perdebatan soal apakah pernyataan Saiful Mujani termasuk makar atau tidak harus dibaca dari dua sudut pandang, yakni perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil. Ia menyebut, dari sisi negara, suatu pernyataan bisa dipahami sebagai pra-kondisi menuju revolusi jika memuat ide dan upaya penggalangan kekuatan, sementara dari sisi masyarakat sipil, hal itu bisa dilihat sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan kekecewaan serius terhadap sistem politik yang ada.

Respons Boni Hargens atas pernyataan Saiful Mujani

Dalam acara bedah buku itu, Boni menilai negara memang berhak waspada ketika muncul pernyataan yang berpotensi mengganggu stabilitas umum. Tetapi, ia juga mengingatkan bahwa pemerintah ideal tidak boleh hanya memandang politik dari kacamata keamanan semata, karena demokrasi juga menuntut ruang kritik tetap terbuka.

Ia mengatakan, pernyataan Saiful Mujani dari perspektif masyarakat sipil dapat dibaca sebagai teguran keras bagi partai-partai politik yang dinilai belum menjalankan fungsi oposisi secara sehat. Menurut Boni, kondisi itu penting dibahas karena demokrasi membutuhkan penyeimbang kekuasaan, bukan hanya dukungan terhadap pemerintah.

“Pernyataan itu bisa dilihat sebagai kebebasan berpendapat, sekaligus kritik terhadap partai-partai politik yang tidak menghadirkan oposisi,” kata Boni dalam acara tersebut. Ia menambahkan, negara tetap memiliki alasan untuk berhati-hati karena ada kemungkinan munculnya pra-kondisi menuju revolusi, namun keputusan politik yang matang harus tetap menjaga proporsionalitas.

Pandangan Boni soal keseimbangan negara dan masyarakat sipil

Boni menekankan bahwa pemerintahan yang ideal harus mampu menyeimbangkan kepentingan negara dengan kebebasan masyarakat sipil. Menurut dia, dua hal itu kerap tampak bertentangan, tetapi keduanya justru harus ditempatkan dalam satu kerangka kerja demokrasi yang sehat.

Ia menjelaskan bahwa negara membutuhkan stabilitas, solidaritas, dan partisipasi publik agar sistem tetap berjalan. Namun, negara juga harus memberi ruang bagi kritik agar kebijakan tidak kehilangan kontrol dari masyarakat.

1. Perspektif negara menekankan keamanan, stabilitas, dan kepentingan umum.
2. Perspektif masyarakat sipil menekankan kebebasan berpendapat dan hak mengkritik.
3. Pemerintah ideal perlu menjaga kedua kepentingan itu secara proporsional.
4. Oposisi politik dibutuhkan agar demokrasi tidak kehilangan penyeimbang kekuasaan.

Menurut Boni, ketidakseimbangan antara negara dan masyarakat sipil bisa membuat demokrasi kehilangan kualitas. Ia menegaskan bahwa ruang kritik tidak boleh dianggap ancaman otomatis, tetapi juga tidak boleh dibiarkan tanpa penilaian politik yang cermat.

Buku baru Boni Hargens dan relevansinya dengan politik digital

Peluncuran buku Boni menjadi bagian penting dari diskusi yang lebih luas tentang perubahan ilmu politik di era digital. Buku setebal 582 halaman itu dibagi ke dalam 10 bab, dengan pembahasan mulai dari teori dan pendekatan ilmu politik, kekuasaan dan negara, sistem politik, ideologi politik, partai politik dan pemilu, hingga pengaruh teknologi digital terhadap politik.

Boni menyebut bukunya ingin menyegarkan kembali pemahaman tentang ilmu politik dari zaman klasik di Athena hingga era kontemporer yang dipengaruhi teknologi digital. Ia menilai banyak pelaku politik hari ini belum memiliki fondasi epistemik yang kuat, sehingga sering gagal memahami keseimbangan hubungan antara negara, masyarakat, pasar, serta antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam acara itu, sejumlah tokoh hadir sebagai pembedah buku, yakni Guru Besar Ilmu Politik Lili Romli, Peneliti BRIN Syafuan Rozi, dan Pengamat Politik Karyono Wibowo. Kehadiran mereka menegaskan bahwa peluncuran buku ini tidak hanya menjadi agenda akademik, tetapi juga ruang diskusi atas arah demokrasi Indonesia di tengah menguatnya komunikasi politik berbasis digital.

Demokrasi, intelijen, dan kepentingan nasional

Salah satu bagian menarik dari buku tersebut adalah pembahasan tentang intelijen dan hubungannya dengan demokrasi. Boni menjelaskan bahwa kajian intelijen relevan dalam ilmu politik karena keduanya sama-sama berkaitan dengan pengambilan keputusan, keamanan negara, dan kepentingan nasional.

Ia mengatakan intelijen berfungsi sebagai mata dan telinga negara untuk mengamankan kepentingan nasional. Namun, di sisi lain, demokrasi menuntut keterbukaan, sehingga ada tantangan besar untuk mempertemukan dua pendekatan yang berbeda itu.

Menurut Boni, titik temu antara keduanya terletak pada jalan tengah yang menjaga keamanan tanpa menutup kebebasan publik. Ia menilai perdebatan ini penting, terutama di negara demokrasi yang sedang menghadapi tantangan disinformasi, polarisasi politik, dan perubahan perilaku publik akibat teknologi digital.

Dalam konteks itulah, buku Boni tidak hanya membahas teori politik klasik, tetapi juga mencoba menjelaskan bagaimana politik modern bergerak dalam lanskap keamanan, kekuasaan, dan teknologi. Hal ini membuat buku tersebut relevan sebagai bahan bacaan untuk akademisi, mahasiswa, hingga para pelaku politik yang ingin memahami dinamika kekuasaan secara lebih komprehensif.

Profil dan latar belakang akademik Boni Hargens

Boni Hargens dikenal sebagai intelektual muda asal Manggarai, Flores, NTT, dengan latar belakang akademik yang panjang. Ia menempuh pendidikan filsafat di STF Driyarkara, lalu belajar ilmu politik di Universitas Indonesia sebelum melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Humboldt, Berlin, melalui beasiswa KAAD.

Ia kemudian meraih gelar doktor filsafat di bidang Kebijakan Publik dan Administrasi dari Universitas Walden, Minneapolis, Amerika Serikat. Disertasinya menggabungkan teori kartel dan teori oligarki ke dalam konsep baru yang ia sebut “kartelisasi oligarkis”, dengan fokus pada politik Indonesia pasca-Rezim Soeharto.

Disertasi itu kemudian diterbitkan menjadi buku di Pennsylvania pada 2020 dan masih dijual terbuka di platform internasional seperti Amazon dengan judul Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia. Latar belakang akademik ini membuat pandangan Boni soal polemik Saiful Mujani dan makna kebebasan berekspresi punya bobot analitis yang kuat dalam perdebatan politik nasional.

Peluncuran buku tersebut memperlihatkan bagaimana isu kebebasan berpendapat, oposisi politik, dan stabilitas negara saling bertemu dalam ruang demokrasi Indonesia hari ini. Di tengah menguatnya perdebatan publik, pandangan Boni Hargens menegaskan bahwa penilaian atas ucapan bernuansa keras tidak bisa dilepaskan dari kerangka ilmu politik, terutama ketika negara harus tetap menjaga keamanan tanpa menutup ruang kritik masyarakat sipil.