KSP Tepis Isu Prabowo Antikritik, Kritik Tetap Boleh Asal Pakai Data dan Teori

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari menepis tudingan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersikap antikritik. Ia menegaskan pemerintah tidak menolak masukan, tetapi meminta kritik disampaikan dengan data yang akurat dan rujukan teori yang jelas.

Pernyataan itu muncul setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “inflasi pengamat”. Dalam pandangan pemerintah, kritik tetap diperlukan, tetapi kualitas kritik juga harus bisa dipertanggungjawabkan agar tidak menyesatkan publik.

Kritik tetap terbuka, tetapi harus berbasis data

Qodari menegaskan sikap pemerintah bukan menutup ruang kritik. Menurut dia, yang menjadi perhatian utama adalah ketepatan data dan kekuatan argumen dalam setiap opini publik.

“Enggak antikritik. Yang ditekankan itu harusnya adalah soal penggunaan data yang tepat dan akurat dalam memberikan pendapat. Jadi pakai data, pakai teori,” ujar Qodari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ia menilai standar itu penting, terutama bagi para pengamat yang sering mengatasnamakan latar belakang akademik. Dalam konteks itu, analisis publik dinilai tidak cukup hanya dengan opini, tetapi harus disusun dengan informasi yang valid.

Menurut Qodari, kualitas sebuah pandangan sangat ditentukan oleh ketepatan fakta yang dipakai. Karena itu, kritik yang bernilai adalah kritik yang bisa diuji, bukan sekadar komentar yang terdengar tajam di ruang publik.

Sorotan terhadap “inflasi pengamat”

Istilah “inflasi pengamat” sebelumnya dilontarkan Teddy Indra Wijaya saat menanggapi banyaknya komentar dari figur yang dinilai tidak selalu berada di bidang keahlian yang sama. Ia menyebut ada pihak yang bicara soal banyak hal, tetapi datanya tidak sesuai fakta.

Teddy menyampaikan hal itu di Istana Kepresidenan, Jumat (10/4/2026). Ia menilai kondisi tersebut bisa membentuk opini yang keliru dan memicu kecemasan di masyarakat.

“Ada pengamat beras tapi dia background-nya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru,” kata Teddy.

Pernyataan itu segera memunculkan tafsir bahwa pemerintah tidak nyaman terhadap kritik. Namun dari penjelasan KSP, fokus utama justru ada pada akurasi informasi, bukan pada sikap menolak perbedaan pendapat.

Pemerintah klaim tetap terbuka pada masukan

Qodari juga memastikan pemerintah tetap menerima masukan dari berbagai kalangan. Ia menekankan, selama data yang dipakai akurat, tidak ada masalah dengan kritik maupun analisis yang disampaikan ke publik.

“Kalau soal datanya akurat, no problem,” ujarnya.

Sikap itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin membedakan antara kritik substantif dan opini yang lemah secara metodologis. Dalam praktik komunikasi publik, perbedaan ini penting karena opini yang tidak ditopang data bisa memengaruhi persepsi warga secara luas.

Dalam konteks demokrasi, kritik memang menjadi bagian penting dari pengawasan terhadap kekuasaan. Namun pemerintah juga menuntut agar kritik tidak berhenti pada dugaan atau asumsi, melainkan disusun dengan bukti yang bisa diuji.

Mengapa data jadi pusat perhatian

Akurasi data menjadi isu sentral karena banyak perdebatan publik kini berlangsung cepat di media sosial dan kanal digital. Dalam situasi seperti ini, informasi yang belum diverifikasi mudah menyebar dan membentuk opini sebelum fakta lengkap tersedia.

Bagi pengamat yang kerap tampil di ruang publik, standar kehati-hatian menjadi semakin penting. Ketika seseorang berbicara atas nama keahlian, publik biasanya memberi bobot lebih besar pada ucapannya, sehingga kesalahan data bisa berdampak luas.

Berikut poin utama dari pernyataan pemerintah dalam polemik ini:

1. Pemerintah tidak menolak kritik.
2. Kritik diminta berbasis data akurat dan teori yang jelas.
3. Pengamat dinilai perlu menjaga standar akademik dan verifikasi fakta.
4. Opini yang keliru bisa menyesatkan publik dan memicu kepanikan.
5. Pemerintah mengaku tetap terbuka terhadap masukan yang objektif.

Kepercayaan publik tetap dijadikan rujukan

Teddy juga menyinggung bahwa upaya pembentukan opini negatif terhadap Prabowo sudah berlangsung cukup lama. Meski begitu, ia menilai kepercayaan publik terhadap Prabowo tetap kuat dan bisa dilihat dari hasil pemilu.

Ia menyebut lebih dari 96 juta warga memilih Prabowo sebagai bukti nyata kepercayaan publik. Menurutnya, itu menunjukkan bahwa penilaian masyarakat tidak semata dibentuk oleh opini yang berkembang di ruang publik.

Dalam narasi pemerintah, angka tersebut diposisikan sebagai fondasi legitimasi politik yang sulit dibantah. Karena itu, kritik yang datang kemudian diharapkan tidak mengabaikan fakta dasar tentang mandat elektoral yang sudah diberikan pemilih.

Polemik ini pada akhirnya memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam ekosistem informasi publik, yakni ketegangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab atas akurasi. Di tengah derasnya komentar politik, pemerintah ingin menegaskan bahwa kritik tetap sah, selama disampaikan dengan data yang benar, metodologi yang jelas, dan pertanggungjawaban ilmiah yang memadai.