Pemerintah telah memastikan gaji ke-13 untuk ASN akan cair paling cepat pada Juni, dengan sasaran utama membantu kebutuhan biaya pendidikan menjelang masuk tahun ajaran baru. Kebijakan ini berlaku bagi PNS, PPPK, TNI, Polri, serta pensiunan, dan dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.
Ketentuan tersebut diteken Presiden Prabowo Subianto pada awal Maret dan menjadi acuan resmi pencairan dana tambahan itu. Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur negara sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat.
Dasar aturan dan waktu pencairan
Dalam aturan itu, gaji ke-13 bersumber dari APBN dan disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 2026 menyebut pencairan dilakukan paling cepat pada Juni, tetapi pembayaran bisa bergeser bila ada kendala administratif.
Pola ini tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, saat pencairan umumnya berlangsung pada rentang Juni hingga Juli. Karena itu, pemerintah menekankan bahwa jadwal bisa berbeda antarinstansi, tergantung kesiapan dokumen dan proses verifikasi.
Komponen yang dihitung dalam gaji ke-13
Besaran gaji ke-13 tidak sama untuk setiap penerima karena dihitung dari komponen penghasilan yang diterima pada Mei. Untuk ASN aktif, komponen itu mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja.
Sementara itu, untuk pensiunan, komponen yang diperhitungkan adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan lain yang melekat. Perbedaan komponen inilah yang membuat nominal akhir bervariasi sesuai golongan, jabatan, dan masa kerja.
Estimasi nominal yang beredar
Sejumlah estimasi nominal telah muncul berdasarkan komponen gaji pokok dan tunjangan. Berdasarkan data yang dikutip dari The Indonesian, PNS golongan IA diperkirakan menerima Rp1.685.700 hingga Rp2.522.600, sedangkan golongan IVE dapat mencapai Rp5.432.800.
Untuk pensiunan, estimasi golongan I berada di kisaran Rp1.748.100 hingga Rp2.256.700, sementara golongan IV dapat mencapai Rp4.957.100. Namun angka tersebut masih bersifat perkiraan karena nominal final tetap menunggu hasil kebijakan pemerintah setelah kajian efisiensi.
Kemungkinan perubahan karena efisiensi fiskal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah masih mengkaji dampak kebijakan efisiensi terhadap komponen atau nominal gaji ke-13. Pernyataan itu menunjukkan pemerintah tetap berhitung di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi.
Kajian ini penting karena anggaran negara harus dibagi untuk banyak prioritas, mulai dari belanja pegawai hingga program layanan publik. Meski begitu, pemerintah belum menyampaikan perubahan final yang memastikan pemangkasan atau penyesuaian nilai gaji ke-13.
Siapa yang tidak menerima gaji ke-13
Tidak semua ASN otomatis berhak menerima tunjangan ini. Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 2026 mengecualikan dua kelompok penerima dari pembayaran gaji ke-13.
- ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara saat periode pembayaran.
- ASN yang ditugaskan di luar instansi pemerintah, di dalam atau luar negeri, dan gajinya sudah dibayar instansi tempat penugasan.
Kedua kelompok itu tidak masuk daftar penerima meski status kepegawaiannya masih berada dalam lingkup aparatur negara. Ketentuan ini dibuat agar pembayaran tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan sumber penghasilan lain.
Perbedaan dengan THR ASN
Pemerintah juga membedakan gaji ke-13 dari Tunjangan Hari Raya agar publik tidak keliru memahami fungsi keduanya. THR ASN pada tahun ini telah dicairkan lebih dulu sejak 26 Februari dengan total anggaran Rp55 triliun.
THR ditujukan untuk kebutuhan Hari Raya Idulfitri, sedangkan gaji ke-13 disiapkan untuk mendukung biaya pendidikan anak-anak ASN. Dengan penjelasan ini, pemerintah berharap proses pencairan berjalan lancar dan seluruh penerima bisa memantau status pembayaran melalui mekanisme administrasi yang telah disiapkan.
-
-
-
-
