Ketidakpastian energi global mendorong Indonesia memikirkan ulang model transportasi publik yang masih sangat bergantung pada BBM. Di tengah fluktuasi harga minyak dan risiko gangguan pasokan, elektrifikasi transportasi publik muncul sebagai langkah strategis untuk menjaga layanan tetap berjalan dan biaya operasional lebih terkendali.
Dalam forum diskusi bertajuk “Solusi Strategis Hadapi Kelangkaan BBM: Akselerasi Elektrifikasi Transportasi Publik dan Industri” yang digelar INSTRAN bersama Intelligent Transport System Indonesia dan PT Kalista Nusa Armada, muncul satu benang merah yang kuat: ketahanan energi transportasi tidak bisa lagi ditunda. Para pembicara menilai, peralihan bertahap dari armada berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik perlu diperlakukan sebagai agenda jangka panjang, bukan respons sesaat terhadap gejolak harga BBM.
Tekanan biaya operasional jadi dorongan utama
Salah satu alasan paling kuat untuk mempercepat elektrifikasi datang dari struktur biaya angkutan umum yang sangat sensitif terhadap harga bahan bakar. Kasie Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Made Jony Sasrawan, menyebut sekitar 70 persen biaya operasional angkutan umum dipengaruhi oleh harga BBM.
Ia menegaskan bahwa kondisi geopolitik dunia membuat harga bahan bakar fosil belum stabil. “Sehingga biaya operasional angkutan umum 70 persen dipengaruhi harga BBM,” ujarnya dalam forum itu, seraya menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memikirkan ulang ketergantungan pada pasokan energi yang rentan terganggu.
Situasi ini membuat bus listrik tidak hanya dibaca sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko. Jika harga solar naik, tarif layanan dan beban subsidi ikut tertekan, sementara armada listrik menawarkan struktur biaya yang lebih dapat diprediksi dalam jangka panjang.
Jakarta sudah bergerak, tetapi tantangannya belum selesai
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah memulai langkah elektrifikasi armada Transjakarta sejak 2022. Saat itu, pemerintah menargetkan 10 ribu armada bus listrik pada 2023 sebagai bagian dari percepatan transformasi transportasi publik.
Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan besar, terutama pada sisi infrastruktur pengisian daya. Made menyebut saat ini fasilitas charging bus masih terkonsentrasi di pool, sehingga belum sepenuhnya mendukung operasi yang lebih luas dan fleksibel. Karena itu, Dinas Perhubungan DKI mendorong pengembangan ekosistem pengisian daya yang lebih mumpuni, termasuk untuk bus sedang dan kecil.
Kesiapan infrastruktur menjadi kunci agar elektrifikasi tidak berhenti pada pengadaan unit kendaraan. Tanpa jaringan pengisian yang memadai, jadwal operasional bisa terganggu dan manfaat efisiensi belum maksimal dirasakan oleh operator maupun penumpang.
Penghematan subsidi menjadi argumen ekonomi yang kuat
Dari sisi keuangan publik, elektrifikasi transportasi umum juga membuka peluang penghematan subsidi. Spesialis Utama Transformasi Manajemen Transjakarta, Gatot Indra Koswara, menyampaikan bahwa subsidi untuk satu unit bus diesel dapat mencapai Rp302 juta per tahun hanya untuk konsumsi solar.
Menurut Gatot, jika bus diesel digantikan bus listrik, maka pemerintah pusat atau daerah berpeluang memangkas beban subsidi dalam jangka menengah hingga panjang. Ia juga menjelaskan bahwa jika penghematan biaya perawatan dan energi dihitung bersama selama 5,5 tahun, nilainya bisa mencapai sekitar Rp3,9 miliar, setara harga satu bus listrik 12 meter.
Angka itu menunjukkan bahwa elektrifikasi bukan sekadar penggantian mesin, melainkan pergeseran model pembiayaan transportasi publik. Dalam konteks fiskal daerah yang terbatas, efisiensi semacam ini dapat membantu menjaga layanan publik tetap berjalan tanpa terus-menerus bergantung pada subsidi BBM yang rentan terhadap gejolak harga global.
Industri mendorong blueprint jangka panjang
Dari sisi pelaku usaha angkutan umum, kebutuhan paling mendesak adalah kepastian arah kebijakan. Ketua Departemen Angkutan Pariwisata DPP Organda, Anthony Steven Hambali, menilai Indonesia perlu menyiapkan cetak biru elektrifikasi transportasi publik yang bersifat jangka panjang dan tidak bergantung pada siklus kabinet.
Ia menegaskan bahwa regulasi tidak boleh sekadar reaktif terhadap situasi sesaat. Menurutnya, blue print yang stabil akan memberi ruang bagi industri untuk menyiapkan investasi, penyesuaian armada, dan model bisnis yang sesuai dengan transisi energi.
Kebutuhan blueprint ini penting karena pasar transportasi publik memiliki siklus investasi yang panjang. Perusahaan angkutan tidak bisa langsung mengganti armada dalam waktu singkat tanpa kepastian soal insentif, standar teknis, tarif, dan kesiapan infrastruktur energi.
Insentif dan aturan perlu berjalan bersama
Direktur Utama KALISTA Group, Albert Aulia Ilyas, menilai percepatan elektrifikasi angkutan orang seperti bus dan shuttle membutuhkan kombinasi kebijakan yang tegas dan insentif yang menarik. Ia menyebut skema itu sebagai push and pull, yakni dorongan regulatif sekaligus penarik dari sisi ekonomi.
Albert menjelaskan, di beberapa negara transisi dari ICE ke EV berjalan lebih cepat karena ada aturan yang memaksa perubahan sekaligus insentif yang membuat pelaku usaha lebih siap beralih. Dalam pandangannya, efisiensi kendaraan listrik akan sulit diadopsi luas jika pemerintah tidak menyediakan stimulus yang cukup kuat.
Pendekatan ini selaras dengan praktik di banyak negara yang menempatkan elektrifikasi transportasi publik sebagai bagian dari strategi nasional energi bersih. Pemerintah memberi target, industri menyesuaikan investasi, dan operator memperoleh kepastian bisnis yang lebih baik.
Mengapa elektrifikasi transportasi publik relevan saat ini
- Mengurangi ketergantungan pada BBM impor yang rentan terdampak krisis global.
- Menekan biaya operasional armada yang selama ini sangat sensitif terhadap harga solar.
- Membantu pemerintah mengendalikan beban subsidi transportasi.
- Mendorong kualitas udara perkotaan yang lebih baik melalui penurunan emisi knalpot.
- Menciptakan kepastian biaya energi dalam jangka panjang bagi operator.
Keuntungan itu membuat elektrifikasi transportasi publik menjadi opsi yang semakin relevan bagi kota-kota besar dengan kepadatan tinggi. Selain Jakarta, model serupa berpotensi diterapkan bertahap di wilayah metropolitan lain dengan kebutuhan mobilitas tinggi dan permintaan layanan publik yang besar.
Ekosistem charging masih jadi pekerjaan rumah
Meski manfaatnya jelas, transisi ke bus listrik tidak bisa dilepaskan dari kesiapan ekosistem pendukung. Ketersediaan stasiun pengisian daya, kapasitas jaringan listrik, standar operasional, hingga skema perawatan armada perlu disiapkan secara terintegrasi.
Saat ini, salah satu tantangan utama adalah lokasi charging yang masih terbatas di area pool. Kondisi tersebut membatasi fleksibilitas operasi, terutama jika armada harus bekerja di lintasan panjang atau melayani jadwal padat sepanjang hari.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pengisian daya membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, penyedia listrik, operator transportasi, hingga industri kendaraan. Tanpa koordinasi tersebut, elektrifikasi berisiko berjalan lambat meski minat pasar mulai tumbuh.
Arah kebijakan akan menentukan kecepatan transisi
Elektrifikasi transportasi publik pada akhirnya bukan hanya soal mengganti jenis mesin, tetapi juga membangun sistem mobilitas yang lebih tahan terhadap krisis energi. Di tengah ketidakpastian pasokan BBM dan tekanan biaya operasional yang tinggi, bus listrik dan armada berbasis energi listrik memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga layanan tetap stabil.
Langkah selanjutnya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kepastian insentif, dan kesiapan infrastruktur pengisian daya. Jika tiga unsur itu bergerak bersamaan, elektrifikasi transportasi publik bisa menjadi salah satu kebijakan paling strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga keberlanjutan layanan angkutan umum di Indonesia.
Source: www.medcom.id
