Pemerintah mulai mengubah kriteria penerima bantuan sosial dengan dasar baru berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Perubahan ini dipakai untuk menyaring penerima agar bantuan lebih tepat sasaran dan benar-benar mengarah ke warga yang paling membutuhkan.
Kebijakan tersebut menggantikan penggunaan DTKS yang selama ini menjadi rujukan utama penyaluran bansos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembaruan ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan mengalihkan manfaat ke warga dengan kondisi ekonomi lebih lemah.
Perubahan besar pada dasar pendataan
DTSEN dipakai untuk memperbarui akurasi data ekonomi warga. Pemerintah menilai sistem baru ini bisa membuat pemetaan penerima bantuan lebih sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama karena data sosial ekonomi terus bergerak dan perlu diperbarui secara kolektif.
Saifullah Yusuf menyebut arah kebijakan Kemensos adalah memindahkan bantuan ke pihak yang lebih membutuhkan. Ia juga menjelaskan bahwa PBI diarahkan bergeser dari desil 8-10 ke desil 1-5 yang belum mendapatkan perlindungan.
Prioritas utama pada desil terendah
Dalam sistem baru, masyarakat dibagi ke dalam 10 tingkat kesejahteraan atau desil. Desil 1 menunjukkan 10 persen penduduk termiskin, sedangkan desil 10 menggambarkan kelompok paling sejahtera.
Pemerintah memprioritaskan desil rendah, terutama desil 1. Kelompok ini dipandang paling layak menerima bantuan karena berada pada kondisi paling rentan dan memiliki kebutuhan perlindungan sosial yang paling besar.
Saifullah Yusuf menekankan bahwa pembaruan data secara bersama-sama diharapkan bisa meningkatkan ketepatan sasaran. Ia juga menyebut tujuan kebijakan ini adalah menjaga keadilan dalam sistem perlindungan sosial.
Kuota bansos ditetapkan per program
Mekanisme baru ini tidak hanya mengatur siapa yang berhak menerima, tetapi juga menetapkan kuota untuk tiap program. PKH ditujukan untuk desil 1-4 dengan kuota 10 juta keluarga, sedangkan BPNT diberikan kepada desil 1-5 dengan kuota 18,2 juta keluarga.
Untuk Bantuan Iuran JKN, cakupannya lebih luas karena menyasar desil 1-5 dengan kuota 96,8 juta jiwa. Meski demikian, pemerintah tetap memberi prioritas pada warga di desil paling bawah jika kuota tidak cukup untuk menjangkau semua penerima dalam rentang tersebut.
Tabel berikut menunjukkan pembagian utama penerima bansos berbasis desil.
| Jenis Bantuan | Kriteria Desil | Kuota Penerima |
|---|---|---|
| Program Keluarga Harapan (PKH) | Desil 1-4 | 10 juta keluarga |
| Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | Desil 1-5 | 18,2 juta keluarga |
| Bantuan Iuran JKN | Desil 1-5 | 96,8 juta jiwa |
Dampak bagi masyarakat berpenghasilan rentan
Pola baru ini juga memberi perhatian pada desil 4 dan 5. Kelompok ini masih masuk radar pemantauan karena dinilai rawan turun ke tingkat kemiskinan yang lebih berat ketika terjadi gejolak ekonomi atau bencana.
Artinya, penyaluran bansos tidak hanya melihat status miskin pada satu waktu, tetapi juga mempertimbangkan potensi kerentanan yang bisa berubah cepat. Pendekatan ini menjadi penting agar bantuan tidak berhenti pada data lama yang kurang mencerminkan kondisi terkini.
Cara masyarakat mengecek posisi desil
Masyarakat dapat memantau status desil dan kepesertaan bantuan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Pendaftaran akun diperlukan sebelum data dapat dicek melalui aplikasi tersebut.
Dengan mekanisme ini, warga memiliki akses lebih langsung untuk mengetahui posisi mereka dalam klasifikasi kesejahteraan. Pemerintah juga menyebut penggunaan DTSEN akan disesuaikan secara bertahap hingga PKH sepenuhnya terfokus pada desil 1, sehingga penyaluran bantuan makin terkonsentrasi pada kelompok paling miskin.