Masyarakat penerima manfaat kini bisa mengecek status bantuan sosial PKH dan BPNT untuk periode April hingga Juni 2026 hanya dengan menggunakan NIK KTP. Pemeriksaan ini tersedia melalui kanal resmi Kemensos, sehingga warga dapat memantau status penerimaan secara mandiri tanpa harus mengisi data alamat lengkap atau nama.
Fitur pengecekan tersebut sudah aktif di situs cekbansos.kemensos.go.id seiring penyaluran bantuan yang dimulai pada 10 April lalu. Dari laman itu, pengguna dapat melihat apakah namanya tercatat sebagai penerima aktif dalam program bantuan sosial yang sedang berjalan.
Cara cek bansos lewat NIK KTP
Akses pengecekan dibuat lebih sederhana agar bisa digunakan lewat ponsel maupun komputer. Cukup siapkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan yang tercantum di KTP, lalu ikuti langkah berikut:
- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan 16 angka NIK KTP pada kolom yang tersedia.
- Ketik kode verifikasi sesuai karakter yang muncul.
- Klik tombol “Cari Data” untuk memproses pencarian.
Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan identitas penerima, kelompok desil, dan riwayat status bantuan sosial yang diterima. Pada kolom program, status penerima PKH atau BPNT akan terlihat berubah menjadi “Ya” jika data tercatat aktif.
Informasi yang muncul juga mencantumkan periode penerimaan yang berlaku pada April hingga Juni 2026. Dengan begitu, warga bisa langsung mengetahui apakah bantuan sudah masuk ke daftar penyaluran pada periode tersebut.
Cek juga lewat aplikasi Cek Bansos
Selain melalui situs web, layanan verifikasi juga tersedia di aplikasi Cek Bansos pada ponsel pintar. Aplikasi ini tidak hanya menampilkan status bantuan, tetapi juga memuat fitur tambahan untuk mengajukan keberatan atau perbaikan data bila ditemukan ketidaksesuaian.
Fitur usul sanggah ini penting karena data penerima bantuan bergantung pada pembaruan berkala. Jika ada perubahan kondisi sosial ekonomi di lapangan, warga bisa menyampaikan laporan melalui jalur yang disediakan pemerintah.
Pahami kategori desil kesejahteraan
Pemerintah memakai sistem desil untuk memetakan tingkat kesejahteraan keluarga di Indonesia. Penilaian ini mempertimbangkan kondisi hunian, kapasitas listrik, tingkat pendidikan, hingga aset yang dimiliki.
Keluarga dalam desil 1 sampai 4 menjadi prioritas utama penerima bantuan reguler seperti PKH dan Sembako. Sementara itu, masyarakat di desil 5 masih berpeluang memperoleh jaminan kesehatan melalui program PBI-JK.
Data desil diperbarui secara berkala oleh Badan Pusat Statistik. Jika warga merasa kondisi ekonominya sudah berubah, laporan bisa disampaikan melalui kelurahan, dinas sosial, atau fitur usul sanggah di aplikasi resmi.
Nominal bantuan yang disalurkan
Penyaluran bantuan dilakukan bertahap melalui bank anggota Himbara dan PT Pos Indonesia kepada Keluarga Penerima Manfaat. Untuk BPNT atau Sembako, setiap keluarga menerima Rp 200.000 per bulan.
Berbeda dengan BPNT, nominal PKH bergantung pada kategori penerima di dalam satu keluarga. Dalam data yang disebutkan, besaran bantuan PKH per triwulan tercantum dalam beberapa klasifikasi, yakni Rp 2.700.000, Rp 750.000, Rp 600.000, Rp 500.000, Rp 375.000, dan Rp 225.000.
Pembaruan akses cek bansos dengan NIK KTP ini dihadirkan agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan transparan. Masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan disarankan rutin memeriksa statusnya melalui laman resmi Kemensos agar mengetahui perkembangan data pada periode berjalan.
