Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menilai usulan KPK soal calon presiden dan calon wakil presiden yang harus lahir dari kader partai punya sisi ideal. Namun, ia menegaskan partai politik tetap perlu membuka ruang bagi figur di luar partai jika sosok itu dinilai lebih layak memimpin bangsa.
Pernyataan itu muncul saat Sarmuji merespons kajian KPK yang menyoroti kerentanan dalam tata kelola partai politik. KPK dalam sejumlah kajian strategis, policy brief, dan corruption risk assessment menilai perlu ada penguatan sistem kaderisasi, termasuk untuk pencalonan presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah.
Golkar Sejalan dengan Kaderisasi, tetapi Tidak Kaku
Sarmuji menyebut pencalonan kader internal memang lebih baik karena partai memiliki proses pembinaan yang jelas. Menurut dia, model seperti itu membuat partai lebih siap menampilkan figur yang telah ditempa melalui mekanisme organisasi.
Meski begitu, Golkar tidak ingin menutup pintu bagi tokoh nonpartai yang dinilai memiliki kapasitas lebih kuat. Sarmuji menilai partai harus tetap realistis dalam mencari pemimpin terbaik untuk bangsa, bukan sekadar membatasi diri pada struktur internal.
Pemimpin Bangsa Bisa Lahir dari Dalam atau Luar Partai
Sarmuji menekankan bahwa yang dibutuhkan dalam pemilu nasional adalah pemimpin bangsa, bukan hanya kader partai. Karena itu, menurut dia, sosok pemimpin bisa berasal dari partai maupun dari luar sepanjang memiliki kemampuan memimpin negara.
Ia juga menilai sikap partai perlu mengikuti kebutuhan politik yang lebih luas agar tidak memunculkan hambatan baru dalam sistem pemilu. Jika pencalonan dibuat terlalu kaku, proses politik justru bisa menjadi lebih rumit dan tidak efisien.
Risiko Jika Semua Partai Wajib Mencalonkan Kader Sendiri
Sarmuji menggambarkan kemungkinan pelik jika setiap partai dipaksa hanya mengusung kader internal. Ia memberi contoh, jika ada delapan partai di parlemen, maka bisa muncul delapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Menurut dia, situasi seperti itu dapat membuat sistem pemilu menjadi terlalu ramai dan sulit dikelola. Karena itu, ia menilai partai politik perlu bersikap pragmatis tanpa mengabaikan kualitas calon yang diusung.
KPK Soroti Kaderisasi dan Celah Tata Kelola Parpol
Usulan KPK berangkat dari temuan mengenai kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam tata kelola partai politik. Lembaga antirasuah itu menyusun kajian tersebut sebagai bagian dari fungsi monitoring dan pencegahan untuk memberi rekomendasi perbaikan kepada lembaga terkait.
Salah satu poin yang didorong KPK ialah penambahan klausul bahwa calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah berasal dari sistem kaderisasi partai. KPK juga mengusulkan adanya syarat minimal masa bergabung dalam partai sebelum seseorang bisa dicalonkan oleh partai.
Golkar Tetap Prioritaskan Kader Sendiri
Meski terbuka pada figur luar, Sarmuji menegaskan Golkar tetap akan mengutamakan kader internal jika ada sosok yang memenuhi syarat. Ia menyebut kondisi itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi partai karena menunjukkan kaderisasi berjalan baik.
Namun, ia menegaskan kepentingan bangsa tetap harus menjadi ukuran utama dalam pencalonan. Bila figur terbaik berada di luar partai, menurut dia, partai tidak seharusnya menutup kesempatan untuk mengusungnya.
