Kementerian Sosial mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial lewat uji coba di 42 kabupaten/kota. Langkah ini ditempuh untuk memperbaiki akurasi data agar bantuan lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong penyaluran yang transparan dan akuntabel.
Percepatan itu menjadi bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial yang selama ini kerap terkendala tumpang tindih data kemiskinan. Kemensos menargetkan pengumpulan, konsolidasi, dan eksekusi data dilakukan lebih cepat agar kesalahan penerima bisa ditekan.
Fokus pada pembenahan data
Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menegaskan bahwa isu utama dalam penyaluran bansos bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal ketepatan basis data. Ia menyebut pembenahan data harus dilakukan dari hulu agar hasil akhir program benar-benar sesuai sasaran.
“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi,” ujar Robben Rico.
Untuk itu, Kemensos membentuk tim kerja lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Tim ini didorong bekerja lebih terpusat di satu lokasi setiap hari supaya sinkronisasi data antarinstansi bisa berlangsung lebih cepat dan efisien.
Digitalisasi sudah capai 80 persen
Di tengah proses uji coba, Kemensos melaporkan sistem digitalisasi yang dikembangkan sudah mencapai sekitar 80 persen dari target keseluruhan. Capaian itu menunjukkan proses transformasi sedang berjalan, meski masih ada pekerjaan besar pada soal kualitas dan kelengkapan data.
Perbedaan standar data antarinstansi masih menjadi tantangan utama. Kondisi ini sering memicu hasil penyaluran yang kurang akurat, terutama saat data dari satu lembaga tidak sepenuhnya selaras dengan data dari lembaga lain.
Kemensos menempatkan integrasi data sebagai kunci agar kebijakan bisa dijalankan lebih cepat di lapangan. Dengan sistem yang lebih terhubung, proses verifikasi penerima manfaat diharapkan tidak lagi bergantung pada data yang terpisah-pisah.
Pengawasan sejak tahap awal
Untuk menjaga tata kelola program seperti Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, Kemensos melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak tahap perencanaan. Pengawasan awal ini dipandang penting agar penggunaan anggaran negara tetap berada dalam koridor yang bersih dan bisa dipertanggungjawabkan.
Robben Rico menekankan bahwa keterlibatan pengawas negara diperlukan sejak awal agar potensi masalah dapat dicegah sebelum program berjalan lebih jauh. “Kita ingin dari awal ini dikawal supaya hasil akhirnya benar-benar bersih dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Kehadiran BPKP juga memperkuat upaya pemerintah membangun tata kelola bansos yang lebih tertib. Dengan pengawasan yang melekat sejak perencanaan, risiko kekeliruan administratif maupun data diharapkan bisa lebih kecil.
Pemantauan lintas lembaga
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan memantau langsung kerja tim lintas sektor tersebut. Ia menilai transformasi digital di sektor bantuan sosial perlu berjalan efektif karena menyangkut kebutuhan jutaan warga yang bergantung pada subsidi pemerintah.
Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional, ada 197 program bantuan dan subsidi yang dikelola oleh 38 kementerian serta lembaga. Jumlah itu menunjukkan besarnya tantangan koordinasi yang harus diatasi agar sistem digital bansos bisa bekerja lebih seragam dan terhubung.
Pemerintah juga telah menandatangani kesepakatan penguatan data untuk mendukung perluasan sistem digital ini ke seluruh wilayah di masa mendatang. Dukungan tersebut menjadi fondasi agar pembaruan data tidak berhenti pada uji coba, tetapi berkembang menjadi sistem yang lebih luas dan stabil.
Cek status bansos secara mandiri
Di sisi layanan publik, masyarakat tetap bisa mengecek status kepesertaan bansos secara mandiri melalui laman resmi pemerintah. Pencarian dilakukan dengan memasukkan wilayah domisili, nama lengkap sesuai KTP, dan kode verifikasi yang tersedia pada situs.
Akses mandiri ini menjadi bagian dari upaya transparansi layanan agar warga dapat mengetahui status bantuan tanpa harus menunggu proses manual. Di saat pemerintah memperkuat digitalisasi di level sistem, kemudahan pengecekan di level masyarakat juga ikut menjadi bagian penting dari pembenahan bansos.
-
-
-
-
