Kementerian Sosial mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial dengan mengandalkan integrasi data lintas sektor agar bantuan lebih tepat sasaran. Langkah ini dimulai melalui uji coba di 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dengan fokus utama pada perbaikan akurasi penerima manfaat.
Upaya tersebut muncul dari kebutuhan untuk mengatasi persoalan data yang selama ini kerap menjadi kendala dalam distribusi bansos. Di bawah pengawasan Dewan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kemensos mendorong koordinasi yang lebih erat dengan berbagai kementerian dan lembaga agar proses konsolidasi data berjalan lebih cepat dan terukur.
Fokus pada data penerima
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar pembaruan sistem, melainkan solusi konkret untuk memperbaiki penyaluran bantuan. Menurut dia, fondasi utama dari piloting yang sedang berjalan justru terletak pada penguatan data penerima.
“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran,” ujar Robben dalam keterangan tertulis.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa digitalisasi bansos tidak hanya menyasar tampilan layanan yang lebih modern. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan data penerima bisa lebih bersih, lebih sinkron, dan lebih mudah dipakai lintas instansi.
Tim kerja terpusat untuk percepatan
Untuk mempercepat proses integrasi, Kemensos mengusulkan pembentukan tim kerja khusus yang bekerja secara terpusat di satu lokasi setiap hari. Robben menilai pola rapat konvensional tidak lagi cukup untuk mengejar target konsolidasi data yang rumit.
“Karena kalau hanya rapat seperti ini terus, tidak akan selesai. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi,” kata Robben.
Kemensos juga menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan infrastruktur bagi tim lintas sektor tersebut. Dukungan ini penting agar proses kerja di lapangan bisa berlangsung lebih efektif dan tidak terhambat persoalan teknis.
Kualitas data masih perlu dibenahi
Meski proses digitalisasi telah menunjukkan kemajuan, evaluasi terkini mencatat capaian sistem sudah mencapai 80 persen dari target. Namun, Kemensos masih perlu memperbaiki kelengkapan dan kualitas data agar hasil akhirnya benar-benar siap digunakan.
Di tahap awal pelaksanaan, Kemensos menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk menjaga akuntabilitas. Robben menyebut pengawasan sejak awal penting agar proses yang berjalan menghasilkan data yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin dari awal ini dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar clean dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Integrasi lintas program terus diperluas
Dewan Ekonomi Nasional mencatat transformasi digital perlindungan sosial ini sudah dimulai sejak September tahun lalu pada program PKH dan BPNT. Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan akan memantau langsung kinerja tim lintas sektor agar proses integrasi berjalan optimal.
Pemantauan itu juga diarahkan pada integrasi 197 program bantuan dari 38 kementerian dan lembaga. Skala tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi bansos tidak hanya menyentuh satu program, tetapi menjadi bagian dari penataan besar sistem perlindungan sosial yang lebih terpadu.
Dengan piloting di 42 daerah, penguatan data lintas sektor, serta pengawasan yang melibatkan DEN dan BPKP, Kemensos menempatkan digitalisasi sebagai alat utama untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial. Tahap berikutnya akan sangat bergantung pada konsolidasi data harian, kesiapan tim lintas sektor, dan kemampuan menjaga kualitas informasi penerima di seluruh jalur integrasi.