Dinas Pendidikan Jawa Barat menyiapkan dukungan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri melalui kerja sama dengan sekitar 751 sekolah swasta. Skema ini disiapkan agar peserta didik tetap punya akses pendidikan saat kapasitas negeri tidak lagi mencukupi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jabar 2026.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menyebut langkah itu sebagai bagian dari intervensi pemerintah daerah setelah pemetaan calon murid baru atau PCMB dilakukan. Dari pemetaan tersebut, pemerintah mengetahui ada sejumlah anak yang belum tertampung sesuai daya tampung sekolah negeri di berbagai wilayah.
Komitmen dengan sekolah swasta
Pemprov Jabar dan sekolah swasta sudah menandatangani komitmen bersama terkait aksesibilitas pendidikan di Jawa Barat. Penandatanganan itu berlangsung di SMKN 1 Bandung dan menjadi dasar pelibatan sekolah swasta dalam menampung calon murid yang tidak diterima di negeri.
Purwanto menegaskan, kebijakan ini muncul karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menampung seluruh pendaftar di sekolah negeri. Karena itu, sekolah swasta diposisikan sebagai mitra agar pelayanan pendidikan tetap berjalan dan tidak ada calon siswa yang terhenti di tahap penerimaan.
Sekitar 78 ribu siswa diproyeksikan tertampung
Menurut Purwanto, 751 sekolah swasta yang sudah terdaftar akan menampung sekitar 78 ribu siswa. Jumlah itu merujuk pada hasil pemetaan PCMB yang menunjukkan calon murid tidak tertampung di sekolah negeri.
Ia mengatakan, seluruh siswa yang tercatat di PCMB dan belum diterima di negeri akan masuk dalam skema kompensasi ini. Kebijakan itu ditujukan bagi mereka yang memang sejak awal memilih sekolah negeri, tetapi akhirnya harus diarahkan ke swasta karena keterbatasan kuota.
Bantuan biaya sekolah disesuaikan kemampuan fiskal
Dalam kerja sama tersebut, Pemprov Jabar akan menanggung terlebih dahulu sejumlah biaya pendidikan bagi siswa yang bersekolah di swasta. Bantuan itu mencakup Dana Sumbangan Pendidikan atau DSP serta SPP bulanan.
Purwanto menjelaskan, rencananya bantuan diberikan sebesar Rp100 ribu per bulan untuk SPP dan Rp1,5 juta untuk DSP per siswa. Dengan skema itu, total dukungan per siswa diperkirakan mencapai Rp2,7 juta dalam setahun, meski angka finalnya masih akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Berbeda dari skema sebelumnya
Purwanto juga menyebut kebijakan terbaru ini tidak sama dengan rencana awal yang sempat diarahkan hanya untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Kini, bantuan diperluas untuk semua warga yang tidak tertampung di sekolah negeri, walaupun pembiayaannya belum tentu menutup seluruh biaya sekolah swasta.
“Jadi semua, yang mereka terdaftar di PCMB. Karena mereka niat sekolah di negeri, tapi tidak tertampung, pemerintah ngasih kompensasi,” kata Purwanto. Skema ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi ingin menjaga agar proses penerimaan murid baru tetap memberi jalan bagi anak-anak Jawa Barat untuk melanjutkan pendidikan.