Ketergantungan Indonesia pada energi fosil kembali menempatkan APBN dalam posisi rentan ketika harga minyak dunia melonjak. Tekanan itu terlihat jelas saat ketegangan geopolitik di Selat Hormuz mendorong harga minyak Brent naik hingga 180 dolar AS per barel dan memicu risiko besar bagi fiskal nasional.
Dampaknya tidak berhenti di sektor energi. Kenaikan harga minyak juga langsung menggerus ruang belanja negara, karena Indonesia masih harus menanggung beban impor minyak dan subsidi energi yang besar.
Tekanan fiskal dari harga minyak
Data International Energy Agency yang dikutip Institute for Essential Services Reform menunjukkan bahwa lonjakan harga minyak global menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Di tengah ketergantungan pada impor minyak, setiap perubahan harga di pasar internasional cepat merambat ke APBN.
IESR mencatat, setiap kenaikan 1 dolar AS pada harga minyak mentah Indonesia atau ICP dapat menambah beban defisit APBN hingga Rp6,8 triliun. Angka ini menjelaskan mengapa gejolak harga minyak kerap menjadi isu fiskal, bukan hanya isu energi.
Fabby Tumiwa, CEO IESR, menilai penyesuaian harga BBM bisa menjadi langkah yang sulit dihindari jika harga minyak bertahan tinggi. Ia menyebut, jika rata-rata ICP berada di kisaran US$ 95–100 hingga akhir tahun, dampaknya pada defisit APBN bisa mencapai Rp170–204 triliun.
Risiko penyesuaian harga BBM
Beban itu membuat pemerintah berada dalam posisi serba sulit. Jika harga BBM ditahan, tekanan pada APBN bisa makin besar dan membuka peluang kebutuhan utang baru.
Di sisi lain, penyesuaian harga BBM juga bukan kebijakan yang mudah diterapkan karena berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi ini membuat kebijakan energi Indonesia sering bergerak di antara kepentingan fiskal, stabilitas harga, dan perlindungan konsumen.
Hingga kini, harga BBM seperti Pertamax dan Pertamax Green masih belum disesuaikan meski secara keekonomian dinilai seharusnya naik. Situasi itu juga disebut berpotensi tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
Transisi energi sebagai jalan keluar
Di tengah tekanan tersebut, transisi energi muncul sebagai opsi yang semakin relevan. IESR menilai, selama ketergantungan pada energi fosil tetap tinggi, beban terhadap APBN akan kembali muncul setiap kali harga minyak dunia bergejolak.
Fabby Tumiwa menegaskan bahwa ketergantungan pada energi fosil merupakan masalah utama dalam ketahanan energi dari sisi fiskal. Karena itu, substitusi ke energi non-fosil dipandang sebagai langkah nyata untuk menekan biaya produksi dan mengurangi risiko anggaran.
Peralihan ini tidak hanya soal mengganti sumber energi, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak. Dengan begitu, Indonesia bisa mempersempit ruang guncangan eksternal yang selama ini cepat berdampak pada fiskal.
Elektrifikasi dan subsidi yang lebih tepat sasaran
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mempercepat elektrifikasi sektor transportasi. Langkah ini dapat membantu mengurangi konsumsi BBM dan menekan kebutuhan impor minyak dalam jangka panjang.
Reformasi subsidi energi juga mendapat sorotan. Ekonom dan peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai skema yang berjalan saat ini belum efisien karena subsidi masih berbasis pada produk, bukan pada penerima manfaat.
Ia menekankan bahwa subsidi seharusnya diarahkan kepada pihak yang berhak menerima, bukan diberikan secara luas pada komoditas BBM. Pola seperti itu dinilai membuat beban subsidi tetap besar dan kurang tepat sasaran.
Di tengah tekanan harga minyak yang terus berulang, transisi energi semakin terlihat sebagai pilihan strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Jika langkah substitusi energi, elektrifikasi transportasi, dan reformasi subsidi berjalan lebih cepat, ruang fiskal negara berpotensi menjadi lebih sehat saat menghadapi gejolak pasar energi global.
Source: www.suara.com-
-
-
-
