Kementerian Sosial memperketat seleksi penerima bansos PKH dan BPNT untuk penyaluran tahap kedua yang berlangsung pada rentang April hingga Juni. Kebijakan ini membuat verifikasi penerima menjadi lebih tajam karena penentuan kelayakan kini mengacu pada data desil kesejahteraan.
Langkah tersebut ditujukan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Dalam skema baru ini, pemerintah juga menyesuaikan cakupan penerima untuk tiap program agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Seleksi berbasis desil jadi penentu utama
Penggunaan data desil menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Dengan sistem ini, pemerintah membagi kelompok warga berdasarkan tingkat kesejahteraan, lalu memprioritaskan keluarga pada lapisan terendah.
Untuk PKH dan BPNT, penerima kini dibatasi pada desil 1 hingga desil 4. Kelompok masyarakat yang masuk desil 5 sudah tidak lagi tercantum sebagai penerima BPNT, meski sebelumnya sempat terdaftar.
Pola ini menunjukkan perubahan pendekatan yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Pemerintah menekankan bahwa bantuan sosial harus menjangkau warga yang paling membutuhkan, bukan sekadar yang pernah terdata sebagai penerima.
Cakupan program bantuan dibuat lebih spesifik
Setiap program bantuan memiliki penetapan sasaran yang berbeda sesuai karakter kebutuhannya. PKH dan BPNT difokuskan pada keluarga sangat rentan, sedangkan program lain seperti PBI-JKN dan ATENSI memiliki cakupan yang sedikit lebih luas.
Untuk PBI-JKN dan ATENSI, sasaran penerima mencakup desil 1 hingga desil 5. Namun, status penerima pada dua program itu tetap harus melewati verifikasi lapangan atau asesmen sosial yang lebih mendalam sebelum ditetapkan.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak memakai satu standar tunggal untuk semua bansos. Setiap program disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kerentanan kelompok sasaran.
Pencairan tahap kedua dilakukan bertahap
Kemensos menyalurkan bantuan dalam empat siklus triwulan sepanjang tahun. Pada tahap kedua, pencairan dijadwalkan berlangsung pada April, Mei, dan Juni, dengan mekanisme penyaluran untuk tiga bulan sekaligus.
Meski jadwal umum sudah ditetapkan, waktu pencairan di setiap daerah bisa berbeda. Hal itu bergantung pada koordinasi pemerintah daerah dan kesiapan teknis dari mitra penyalur bantuan.
Perbedaan waktu pencairan antarwilayah menjadi hal yang umum dalam penyaluran bansos. Karena itu, penerima disarankan terus memantau status bantuan melalui kanal resmi agar tidak tertinggal informasi.
Cara mengecek status penerima bansos
Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan secara mandiri melalui layanan resmi pemerintah. Salah satu jalur yang tersedia adalah situs cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data wilayah sesuai KTP dan nama lengkap.
Selain situs web, tersedia aplikasi Cek Bansos yang bisa diakses setelah registrasi menggunakan NIK dan KK. Pengguna aplikasi juga diminta melakukan swafoto dengan KTP untuk verifikasi identitas dan keamanan data keluarga.
Keberadaan kanal digital ini memudahkan masyarakat memantau apakah namanya masih tercatat sebagai penerima. Di tengah seleksi yang semakin ketat, pengecekan mandiri menjadi langkah penting untuk memastikan status bantuan tetap akurat.
Rincian nominal bantuan yang diterima
Besaran bantuan PKH disesuaikan dengan kategori anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Bantuan ini menyasar kebutuhan kesehatan ibu hamil, anak sekolah, hingga kelompok lansia dan penyandang disabilitas.
Berdasarkan data yang tercantum, nominal bantuan PKH mencakup alokasi kesehatan Rp3.000.000, tumbuh kembang Rp900.000, pendidikan dasar Rp1.500.000, pendidikan menengah Rp2.000.000, pendidikan atas Rp2.400.000, bantuan layanan Rp2.400.000, dukungan sosial Rp10.800.000, serta kriteria tertentu Rp2.400.000 atau Rp200.000 per bulan.
Untuk BPNT, total bantuan pada tahap kedua ini mencapai Rp600.000. Nilai tersebut merupakan akumulasi bantuan pangan untuk periode tiga bulan yang disalurkan secara tunai atau melalui mekanisme sesuai ketentuan pemerintah.
Dengan penajaman berbasis data desil, Kemensos tampak ingin memastikan distribusi PKH dan BPNT tahap kedua benar-benar menyasar keluarga yang paling membutuhkan, sekaligus memperkuat akurasi penyaluran bantuan di setiap wilayah.
