Kementerian Sosial memperbarui akses pengecekan penerima baru bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT untuk periode Mei 2026. Warga kini dapat memeriksa status bantuan secara daring melalui situs resmi pemerintah dan aplikasi seluler khusus sejak Selasa (12/5/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Sistem tersebut menyusun penduduk dalam 10 kelompok desil yang masing-masing mewakili 10 persen profil ekonomi keluarga di Indonesia.
Desil Jadi Penentu Arah Bantuan
Dalam klasifikasi itu, angka desil yang lebih rendah menunjukkan kondisi ekonomi yang lebih rentan. Kompas TV melaporkan bahwa Kemensos menempatkan desil 1 hingga 4 sebagai prioritas utama untuk menerima bantuan rutin PKH dan BPNT.
Keluarga pada desil 5 juga masih memiliki peluang mendapatkan dukungan pemerintah. Kelompok ini tetap dapat terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI-JK untuk membantu akses layanan kesehatan dasar.
Cara Cek Status Penerima
Pengecekan melalui laman cekbansos.kemensos.go.id membutuhkan Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang sesuai dengan KTP. Pengguna cukup memasukkan 16 digit NIK dan kode verifikasi keamanan yang tampil di layar, lalu menekan tombol pencarian data.
Setelah proses pencarian selesai, sistem akan menampilkan identitas penerima, kategori desil, dan jenis bantuan yang dialokasikan. Pemeriksaan serupa juga tersedia lewat aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh di ponsel pintar dengan alur input NIK yang sama.
Transparansi Penyaluran Jadi Fokus
Kemensos menempatkan layanan digital ini sebagai cara mempercepat transparansi penyaluran bantuan sosial di tingkat nasional. Masyarakat kini bisa memantau kepastian bantuan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas terkait di daerah masing-masing.
Dengan akses yang lebih terbuka, pengecekan penerima baru PKH dan BPNT pada Mei 2026 menjadi lebih mudah dijangkau warga. Mekanisme berbasis data ini juga memperkuat pemetaan sasaran bantuan agar penyaluran tetap mengacu pada kondisi sosial ekonomi keluarga.