Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai judul film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” bersifat provokatif dan memancing kontroversi. Meski begitu, ia menegaskan isi film tersebut tetap memuat kritik yang perlu didengar, khususnya terkait Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan.
Yusril menyebut reaksi masyarakat sebaiknya tidak berhenti pada judul yang dianggap sengaja dibuat untuk menarik perhatian. Ia mendorong publik menonton film itu terlebih dahulu, lalu membuka ruang diskusi agar pro dan kontra bisa dibahas secara terbuka.
Kritik terhadap PSN Papua Selatan dinilai wajar
Dalam keterangannya, Yusril menjelaskan bahwa film dokumenter itu memuat kritik terhadap proyek di Papua Selatan yang disebut mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup. Ia menilai kritik semacam itu wajar dalam negara demokrasi.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan atau kebijakan untuk melarang pemutaran maupun kegiatan nonton bareng film tersebut. Bahkan, beberapa kampus di daerah disebut tetap dapat menggelar nobar tanpa hambatan.
Judul film disebut punya banyak tafsir
Yusril menyoroti istilah “Pesta Babi” dalam judul film yang menurutnya bisa menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Karena itu, ia menilai penjelasan dari penulis skenario, sutradara, dan produser penting agar makna judul tidak ditafsirkan liar.
Ia menilai keterbukaan tidak hanya perlu ditunjukkan pemerintah, tetapi juga para pembuat karya seni. Menurut dia, seniman tidak bisa hanya berlindung di balik kebebasan berekspresi tanpa memberikan penjelasan yang memadai kepada publik.
Sutradara diminta menjelaskan makna judul
Yusril mengatakan, akan lebih baik jika pihak kreatif menjelaskan maksud di balik judul film tersebut. Ia menyebut istilah itu berpotensi memunculkan aneka persepsi, sehingga penjelasan terbuka bisa membantu publik memahami konteks karya.
Dalam pandangannya, pemerintah memang tidak boleh menutup diri saat menerima kritik. Namun, pembuat film juga perlu bersikap terbuka ketika karya mereka memicu perdebatan di ruang publik.
PSN dinilai bukan kolonialisme modern
Terkait isi kritik dalam film, Yusril menolak anggapan bahwa proyek di Papua Selatan mencerminkan kolonialisme modern. Ia menyebut pembukaan lahan sudah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, bersamaan dengan pemekaran daerah di Papua, lalu dilanjutkan pemerintahan saat ini.
Menurut Yusril, proyek itu merupakan bagian dari agenda ketahanan pangan dan energi nasional. Ia juga menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI, sehingga tidak tepat disamakan dengan masa kolonial Belanda di Papua.
Yusril mengatakan proyek strategis nasional dibangun melalui kajian yang matang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski begitu, ia mengakui pemerintah tidak menutup mata terhadap kekurangan di lapangan dan tetap membuka ruang evaluasi bila ada hal yang perlu diperbaiki.
Di bagian akhir keterangannya, Yusril kembali menekankan bahwa kebebasan berekspresi harus berjalan bersama tanggung jawab moral. Ia menyebut publik perlu diberi ruang untuk menonton, menilai, lalu mendiskusikan film tersebut secara kritis tanpa terpancing hanya oleh judulnya.
Source: www.viva.co.id-
-
-
-
