Badan Gizi Nasional atau BGN menyiapkan skema baru untuk memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Salah satu opsi yang disorot adalah memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah, dapur umum, dan dapur komunitas.
Langkah itu dipilih untuk membuat pelaksanaan program lebih efisien sekaligus menekan kebutuhan pembangunan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN menilai pendekatan ini bisa mempercepat perluasan layanan tanpa menambah beban anggaran APBN secara berlebihan.
Kantin sekolah masuk skema penggerak MBG
Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan penggunaan fasilitas yang sudah tersedia menjadi salah satu alternatif utama. Ia menegaskan BGN tidak harus selalu membangun dapur baru untuk memperluas layanan MBG.
“Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dan kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin sekolah,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026).
Pernyataan itu menunjukkan BGN ingin memakai model yang lebih praktis di lapangan. Dengan begitu, layanan makanan bergizi dapat menjangkau lebih banyak wilayah, termasuk daerah yang sulit diakses.
Kerja sama dengan berbagai pihak ikut dibuka
Selain kantin sekolah, BGN juga membuka ruang kolaborasi dengan banyak pihak untuk mendukung perluasan MBG. Opsi yang disiapkan mencakup kerja sama dengan badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yayasan, dan lembaga lain.
Skema kerja sama ini dinilai penting agar pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada fasilitas pemerintah. Dengan melibatkan lebih banyak mitra, BGN berharap distribusi layanan bisa berjalan lebih cepat dan lebih luas.
Kualitas makanan tetap jadi prioritas
Di tengah dorongan efisiensi, BGN menegaskan kualitas makanan tidak boleh turun. Setiap dapur yang terlibat dalam MBG diminta menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi bagi penerima manfaat.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” kata Nanik.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perluasan program tidak hanya bicara soal jangkauan. BGN juga menempatkan standar operasional dan pengawasan sebagai bagian penting agar layanan tetap konsisten.
Tata kelola diperkuat lewat sistem yang lebih terstruktur
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penguatan program juga akan berjalan lewat pembenahan tata kelola. Langkah yang disiapkan meliputi peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, dan pengembangan sistem yang lebih terstruktur.
Agustina menilai sistem yang kuat menjadi fondasi agar Program MBG bisa berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pembenahan ini juga dilakukan dengan memperhatikan masukan dari sejumlah lembaga pengawas.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujarnya.
Fokus juga diarahkan ke kelompok 3B
BGN tidak hanya menyasar anak sekolah dan wilayah 3T. Lembaga itu juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kelompok ini dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dengan target yang lebih luas, BGN berharap manfaat program bisa terasa lebih besar di masyarakat.
Melalui pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, pembukaan kerja sama dengan berbagai pihak, serta penguatan tata kelola, BGN menargetkan MBG dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat di wilayah 3T dengan layanan yang tetap terjaga dan penggunaan anggaran negara yang lebih efisien.
Source: www.beritasatu.com-
-
-
-
