Anggota Komisi II DPR Romy Soekarno menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ia menilai proyek tersebut tetap bisa berjalan, tetapi perlu ditempuh secara bertahap, terukur, dan disesuaikan dengan kemampuan negara.
Pernyataan itu muncul setelah MK menolak uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam putusan itu, status Daerah Khusus Jakarta tetap sebagai ibu kota negara sampai terbit keputusan presiden yang menetapkan pemindahan resmi pemerintahan ke IKN.
Putusan MK dinilai memberi kepastian transisi
Romy menyebut putusan MK harus dihormati sebagai bagian dari kepastian konstitusi dan kepastian tahapan perpindahan ibu kota negara. Menurut dia, keputusan tersebut tidak memutus arah pembangunan IKN, melainkan memperjelas bahwa proses perpindahan masih menunggu dasar hukum berupa keputusan presiden.
Ia menilai hal itu justru memberi ruang yang lebih realistis bagi pemerintah untuk menyiapkan transisi nasional. Kesiapan itu mencakup infrastruktur, birokrasi, fiskal, hingga aspek sosial dan ekonomi agar perpindahan tidak menimbulkan gangguan pada layanan negara.
IKN tetap bisa diposisikan sebagai pusat pemerintahan strategis
Dalam pandangan Romy, pembangunan IKN sebaiknya diarahkan sebagai pusat pemerintahan strategis nasional sekaligus green capital Indonesia. Ia menyebut konsep itu mencerminkan transformasi pembangunan yang berkelanjutan dan lebih modern.
Romy juga menilai IKN memiliki potensi besar untuk menjadi pusat tata kelola pemerintahan berbasis lingkungan. Selain itu, kawasan tersebut disebut bisa berperan dalam transisi energi nasional, penguatan ketahanan pangan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Fungsi bertahap sebelum perpindahan penuh
Untuk tahap awal, Romy membuka ruang agar IKN difungsikan secara bertahap sebagai kawasan istana kepresidenan strategis. Ia membandingkannya dengan fungsi Istana Bogor, Istana Cipanas, dan Istana Tampaksiring yang digunakan sambil menunggu kesiapan penuh perpindahan pemerintahan nasional.
Pendekatan bertahap itu, menurut dia, lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Pemerintah tetap dapat mendorong pembangunan tanpa harus memaksakan perpindahan penuh sebelum seluruh kebutuhan dasar terpenuhi.
DPR dorong IKN dipahami sebagai investasi jangka panjang
Romy mengajak seluruh elemen bangsa melihat IKN sebagai investasi jangka panjang, bukan proyek jangka pendek. Ia menekankan bahwa proses transisi harus berjalan konstitusional, efisien, dan realistis sambil tetap menjaga stabilitas nasional.
Ia juga menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus tetap menjadi ukuran utama dalam setiap tahap pembangunan. Dengan kerangka itu, IKN dapat terus berkembang tanpa menabrak dasar hukum yang masih berlaku dan tanpa menghentikan arah kebijakan pembangunan nasional.
