Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jember atas pembenahan data warga miskin yang dilakukan secara masif dan terintegrasi. Langkah itu dinilai penting karena kualitas data menjadi salah satu kunci agar pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, dalam agenda Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah di Jakarta. Menurut dia, pengalaman Jember dapat menjadi referensi strategis bagi upaya mempercepat pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak.
Data jadi titik awal perbaikan
BP Taskin menilai validitas data dan tumpang tindih bantuan sosial masih menjadi tantangan utama yang harus dibenahi di tingkat nasional. Karena itu, penguatan kualitas data, ketepatan program, dan koordinasi pusat serta daerah disebut perlu berjalan lebih efektif.
Iwan Sumule menegaskan integrasi data secara menyeluruh menjadi hal krusial agar seluruh program perlindungan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menyampaikan harapan agar BP Taskin dapat berperan sebagai pusat orkestrasi dan integrasi data nasional.
Dorongan itu sejalan dengan target pemerintah menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan nasional masih berada di level 8,25 persen atau 23,36 juta jiwa per September 2025.
Jember pakai pendekatan berbasis nama dan alamat
Pemkab Jember merespons tantangan tersebut dengan mengoptimalkan pola intervensi sosial berbasis data mikro By Name By Address atau BNBA. Pendekatan ini dipakai untuk memastikan alokasi bantuan dari APBN, APBD, hingga CSR perusahaan bisa tersalurkan lebih tepat.
Bupati Jember Gus Fawait menegaskan bahwa yang dibangun bukan sekadar pendataan. Menurut dia, pemerintah harus memastikan negara hadir melalui program yang benar-benar sesuai kondisi lapangan.
Langkah berbasis data itu juga didukung verifikasi dan validasi lapangan yang melibatkan lebih dari 20 ribu ASN. Proses ini berlangsung dari 17 April hingga 17 Mei 2025 untuk memutakhirkan data Desil 1.
Pengecekan dilakukan terhadap 39 indikator kemiskinan dengan bantuan teknologi digital berbasis web dan telepon pintar. Dari target yang ditetapkan, 96.126 kepala keluarga atau 98 persen berhasil diverifikasi.
Temuan lapangan membuka banyak koreksi data
Dalam proses tersebut, Pemkab Jember menemukan sejumlah data yang perlu diperbarui. Sebanyak 16.766 warga penerima bantuan tercatat telah meninggal dunia, sementara 10.703 keluarga diketahui sudah pindah ke luar daerah.
Bagi pemerintah daerah, temuan ini memperlihatkan pentingnya pemutakhiran data secara berkala agar bantuan tidak salah sasaran. Gus Fawait menekankan kebijakan yang baik harus lahir dari data yang akurat, karena data yang valid menjadi dasar untuk menghadirkan keadilan sosial secara nyata.
Hasil pembenahan data itu juga berjalan di tengah capaian penurunan kemiskinan di Jember. Berdasarkan catatan BPS, angka kemiskinan di daerah tersebut turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025.
Penurunan itu setara dengan 8,01 ribu jiwa yang keluar dari kemiskinan. Meski begitu, Jember masih tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah warga miskin terbesar kedua di Jawa Timur secara absolut, yaitu 216,76 ribu jiwa.
Kondisi tersebut membuat pembenahan data menjadi semakin penting bagi Jember. Di sisi lain, langkah daerah itu kini menarik perhatian BP Taskin sebagai contoh kerja terintegrasi yang dinilai bisa memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan di tingkat nasional.