Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menegur keras Perum Bulog setelah beras bantuan pangan di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dinilai tidak layak konsumsi. Ia menilai kasus ini tidak hanya soal mutu beras, tetapi juga soal tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat miskin.
Teguran itu disampaikan lewat keterangan tertulis dan langsung memicu sorotan terhadap rantai pengawasan bantuan pangan. Rajiv menyebut kejadian tersebut menimbulkan keresahan di kalangan warga penerima manfaat dan perangkat desa yang menyalurkannya.
Sorotan ke mutu dan pengawasan
Rajiv menegaskan bantuan pangan adalah hak masyarakat yang harus diterima dalam kondisi layak, aman, dan bermutu. Ia menolak adanya toleransi terhadap beras bantuan yang kualitasnya buruk, apalagi sampai dianggap tidak layak konsumsi.
Menurut dia, penggantian beras memang harus segera dilakukan, tetapi langkah itu belum menyentuh akar persoalan. Ia meminta evaluasi total atas kondisi gudang, proses penyimpanan, quality control, hingga distribusi ke titik penerima.
Rajiv juga mendorong pembenahan fasilitas penyimpanan cadangan beras pemerintah, terutama pada sirkulasi udara dan kebersihan gudang. Ia menilai hal itu penting agar hama tidak muncul dan mutu beras tetap terjaga sampai ke masyarakat.
Desakan tanggung jawab dari hulunya
Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu meminta Bulog, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan internal. Ia menilai penggantian komoditas tidak akan cukup jika sistem pergudangan dan pengendalian mutu tetap bermasalah.
Rajiv juga membuka kemungkinan sanksi atau evaluasi jabatan jika ditemukan kelalaian petugas di lapangan. Menurut dia, pimpinan Bulog setempat harus ikut bertanggung jawab bila masalah berawal dari gudang, pengawasan, atau pelaksanaan SOP.
Dalam pandangannya, kasus di Bangkalan tidak boleh diperlakukan sebagai persoalan lokal semata. Ia menyebutnya sebagai alarm untuk melihat kembali tata kelola pangan nasional yang menyangkut stok, penyimpanan, dan distribusi bantuan.
Distribusi pengganti harus cepat, tetapi tetap ketat
Rajiv meminta beras pengganti segera dikirim agar hak konsumsi warga setempat tidak tertunda. Meski begitu, ia menekankan percepatan distribusi tidak boleh mengorbankan pemeriksaan kualitas.
Ia mengingatkan agar masalah serupa tidak terulang dalam pengiriman berikutnya. Karena itu, pengecekan mutu harus dilakukan sebelum bantuan dikirim, bukan setelah warga atau perangkat desa menemukan masalah.
Rajiv juga mendorong audit mutu secara masif di wilayah lain agar komoditas bermutu rendah tidak lolos ke masyarakat. Menurut dia, langkah proaktif jauh lebih baik daripada menunggu keluhan muncul terlebih dahulu.
Pengawasan parlemen diperketat
Anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu memastikan fungsi pengawasan parlemen akan diperketat. Fokus pengawasan mencakup transparansi penyimpanan dan akuntabilitas pengeluaran stok dari gudang-gudang pemerintah.
Ia menegaskan bantuan pangan tidak boleh hadir sekadar untuk memenuhi penyaluran administratif. Bantuan itu harus benar-benar layak diterima masyarakat karena menyangkut kebutuhan dasar rakyat.
-
-
-
-
