Gus Lilur menyoroti keras kasus yang menyeret nama Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menilai perkara itu tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut integritas lembaga yang bertugas menjaga penerimaan negara.
Kritik itu ia arahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dengan pesan bahwa setiap pembantu presiden harus benar-benar bekerja untuk membantu, bukan justru menambah beban politik dan moral. Dalam pandangan Gus Lilur, posisi pejabat setingkat direktur jenderal menuntut tanggung jawab besar dalam menertibkan cukai, menjaga uang negara, dan memastikan tata kelola berjalan bersih.
Sorotan atas rekam jejak dan fungsi Bea Cukai
Sebagai pengusaha rokok, Gus Lilur mengaku memahami medan persoalan yang terkait dengan Bea Cukai. Karena itu, ia melihat kepemimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus diuji dari kerja nyata, bukan dari pencitraan atau aksi yang terlihat tegas di permukaan.
Ia menyinggung penindakan terhadap rokok ilegal yang menurutnya tidak cukup jika hanya berhenti pada tampilan heroik. Gus Lilur menyebut hal itu tidak menyentuh akar masalah bila kepemimpinan lembaga justru dinilai bermasalah secara moral dan tata kelola.
Menurut dia, publik membutuhkan pejabat yang hadir untuk menyelesaikan persoalan, bukan sekadar tampil dalam konferensi pers. Ia bahkan menyebut ada kesan bahwa penindakan tertentu hanya menjadi pertunjukan yang tidak menyelesaikan persoalan inti.
Desakan agar Presiden mengambil langkah tegas
Gus Lilur meminta Presiden Prabowo segera mengevaluasi lingkungan Direktorat Bea Cukai dan mempertimbangkan pencopotan Djaka Budhi Utama dari jabatannya. Ia menilai keterangan yang muncul di persidangan KPK sudah cukup serius untuk tidak diabaikan begitu saja.
Sikap itu juga dikaitkan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut akan bertindak jika bukti keterlibatan terbukti kuat. Dalam pandangan Gus Lilur, jika pejabat pembantu presiden sudah kehilangan moral dan terseret dugaan suap, maka kepercayaan publik akan ikut terdampak.
Ia menegaskan bahwa seorang pembantu presiden seharusnya punya keberanian, integritas, patriotisme, dan harga diri dalam membela kepentingan negara. Bagi Gus Lilur, pemerintah membutuhkan sosok yang bekerja menuntaskan masalah, bukan pejabat yang hanya sibuk tampil di panggung publik.
Respons KPK dan pernyataan Kemenkeu
Nama Djaka Budhi Utama sebelumnya juga mendapat perhatian dari KPK setelah disebut dalam persidangan terkait dugaan penerimaan uang suap sebesar 213.600 dolar Singapura. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya akan mengkaji kemungkinan memanggil Djaka sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai.
“Nanti akan dikaji dan diolah ya, kemudian dibahas,” kata Setyo kepada wartawan di Kabupaten Serang, Jumat, 22 Mei 2026. Pernyataan itu menunjukkan bahwa lembaga antirasuah masih menimbang langkah lanjutan berdasarkan perkembangan fakta di persidangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memberi respons saat nama Dirjen Bea Cukai itu muncul dalam perkara Blueray Cargo milik terdakwa John Field. Ia mengatakan akan melihat perkembangan lebih lanjut dan memantau isi persidangan berikutnya.
“Ya nanti kita lihat ya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026. Saat ditanya soal dugaan penerimaan uang suap tersebut, Purbaya kembali memilih menunggu perkembangan dan menegaskan akan melihat informasi yang muncul dari KPK.
Tekanan publik terhadap tata kelola Bea Cukai
Pernyataan Gus Lilur memperkuat sorotan publik terhadap tata kelola Bea Cukai di tengah munculnya dugaan suap yang dibahas di pengadilan. Dalam situasi seperti ini, tuntutan terhadap pejabat publik tidak hanya soal kemampuan administratif, tetapi juga soal keteladanan dan kepercayaan.
Gus Lilur meminta Presiden Prabowo tidak berhenti pada pergantian jabatan semata, melainkan juga mempertimbangkan tokoh-tokoh yang punya rekam jejak keberanian dan integritas. Ia menilai negara membutuhkan pembantu presiden yang mampu menjaga martabat institusi, bukan sosok yang lebih menonjolkan selebrasi daripada penyelesaian masalah.
Sorotan terhadap Djaka Budhi Utama kini berada di ruang yang lebih luas, karena menyentuh hubungan antara penegakan hukum, pengawasan lembaga, dan standar moral pejabat negara. Di tengah proses yang masih berjalan, perhatian publik tetap tertuju pada langkah KPK, sikap Kementerian Keuangan, dan keputusan politik yang akan diambil Presiden terkait arah pembenahan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
