Kemendikdasmen mempercepat sejumlah program prioritas untuk mendukung visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua” yang sejalan dengan Astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya ada pada revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memaparkan perkembangan program itu saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Ia menyebut pemerintah ingin memastikan pembenahan pendidikan berjalan di sisi sarana, teknologi, dan kualitas tenaga pendidik secara bersamaan.
Revitalisasi sekolah dikebut
Program revitalisasi satuan pendidikan pada 2025 disebut telah terealisasi 100 persen. Cakupannya mencapai 16.167 sekolah di seluruh Indonesia dengan dukungan anggaran lebih dari Rp 16,9 triliun.
Memasuki 2026, pemerintah kembali mempercepat pekerjaan fisik di lapangan. Hingga pertengahan tahun, progres pelaksanaannya sudah hampir 70 persen.
Sebanyak 11.744 sekolah ditargetkan selesai pada Juli hingga Agustus 2026. Jadwal itu disiapkan agar fasilitasnya bisa dipakai pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Abdul Mu’ti menekankan bahwa revitalisasi tidak hanya menyasar perbaikan bangunan sekolah. Program ini juga dirancang memberi dampak ekonomi bagi masyarakat melalui skema swakelola.
“Melalui skema swakelola, program revitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga memberikan efek ekonomi yang signifikan bagi masyarakat,” kata Abdul Mu’ti. Ia menambahkan, skema ini diperkirakan menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja dengan durasi pekerjaan 3 hingga 8 bulan.
Digitalisasi pembelajaran diperluas
Selain infrastruktur fisik, Kemendikdasmen juga mendorong transformasi pembelajaran lewat digitalisasi. Sepanjang tahun lalu, sebanyak 288.865 unit interactive flat panel (IFP) telah didistribusikan ke sekolah-sekolah di berbagai daerah.
Perangkat itu disiapkan untuk membuat proses belajar mengajar lebih interaktif dan menarik. Pemerintah juga menilai digitalisasi penting agar pembelajaran lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang kelas yang tidak hanya modern, tetapi juga lebih relevan dengan kebutuhan murid saat ini. Dengan dukungan perangkat digital, aktivitas belajar diharapkan dapat berjalan lebih dinamis dan mendorong motivasi siswa.
Tunjangan guru disalurkan lebih sederhana
Pada sisi kesejahteraan, pemerintah menyederhanakan penyaluran tunjangan profesi guru atau TPG. Untuk guru aparatur sipil negara, tunjangan kini ditransfer langsung ke rekening penerima.
Guru ASN tetap menerima tunjangan setara satu kali gaji pokok setiap bulan. Sementara itu, guru non-ASN yang sudah memiliki sertifikat pendidik menerima Rp 2 juta per bulan.
Abdul Mu’ti menyebut kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memangkas birokrasi. Dengan cara itu, manfaat program bisa diterima guru secara langsung tanpa proses yang berbelit.
Kuota peningkatan kompetensi guru naik tajam
Kemendikdasmen juga memperluas program peningkatan kompetensi guru melalui skema rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Skema ini ditujukan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik D-4 atau S-1.
Pada 2025, program tersebut menjangkau 12.500 guru. Pada 2026, kuotanya naik menjadi 150.000 guru, atau meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Setiap penerima mendapat bantuan pendidikan Rp 3 juta per orang per semester untuk membantu menyelesaikan studi. Program itu kini sudah memasuki semester kedua.
Melalui rangkaian kebijakan tersebut, Kemendikdasmen menempatkan revitalisasi sekolah dan penguatan kompetensi guru sebagai dua prioritas yang berjalan bersamaan. Pemerintah berharap langkah ini memperkuat mutu pendidikan nasional sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia.
