Ratusan imam masjid, tokoh agama, akademisi, dan pemangku kebijakan berkumpul di Masjid Al-Markaz Al-Islami, Makassar, untuk membahas peran baru rumah ibadah dalam merawat perdamaian dunia. Pertemuan itu menjadi bagian dari konsolidasi menuju International Grand Imams Conference on Masjid Harmony, Religious Diplomacy and Global Peace 2026 yang akan digelar di Jakarta.
Kegiatan yang dirangkai sebagai Seminar Nasional dan Istighosah ini menempatkan imam masjid bukan hanya sebagai pemimpin salat, tetapi juga sebagai penggerak harmoni sosial. IPIM Sulawesi Selatan mendorong masjid menjadi pusat peradaban, penguat moderasi beragama, dan ruang diplomasi perdamaian lintas batas.
Imam masjid didorong menjawab tantangan zaman
Ketua panitia Abdul Gaffar menilai tugas imam masjid kini jauh lebih luas daripada memimpin ibadah ritual. Ia menyebut berbagai persoalan seperti radikalisme, intoleransi, perubahan iklim, degradasi moral, disinformasi, dan ketidakadilan sosial memerlukan peran aktif para imam.
Menurut Abdul Gaffar, imam harus tampil sebagai pemimpin moral, pendidik masyarakat, penjaga harmoni sosial, dan juru damai di tengah keberagaman. Pandangan itu menegaskan bahwa masjid dapat menjadi ruang yang relevan dengan kebutuhan sosial umat saat ini.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Abu Rokhmad, memberi penekanan serupa. Ia menyatakan masjid perlu membimbing jamaah agar tumbuh dalam sikap toleran, inklusif, dan moderat.
“Masjid bukan hanya memfasilitasi ibadah mahdhah, tetapi juga ruang menumbuhkan sikap toleran dan inklusif di tengah masyarakat,” kata Abu Rokhmad.
Masjid diperluas perannya ke lingkungan dan ekonomi
Pembahasan di Makassar tidak berhenti pada isu perdamaian antarumat. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, H. Ahmad Zayadi, mengajak masjid menjadi garda terdepan dalam gerakan ekoteologi.
Ia menekankan bahwa nilai agama bisa mendorong kesadaran menjaga lingkungan hidup. “Dari masjid kita bisa memulai ibadah ekologis,” ujarnya.
Baznas juga menyoroti potensi masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat. Lembaga itu melihat masjid dapat berkembang menjadi pusat layanan keuangan mikro dan wadah kolaborasi pemberdayaan masyarakat.
Arah pembicaraan ini menunjukkan bahwa masjid dipandang bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga simpul sosial yang bisa merespons kebutuhan ekonomi dan lingkungan secara bersamaan.
Menuju konferensi internasional di Jakarta
Konferensi bertema Masjid Harmony, Religious Diplomacy and Global Peace akan berlangsung dari Februari hingga Oktober 2026. Puncak kegiatan dijadwalkan digelar di Masjid Istiqlal dan Hotel Borobudur, Jakarta.
Sebelum puncak acara, panitia menyiapkan program Bridging to Conference berupa workshop, seminar, istighosah, dan tabligh akbar di enam wilayah. Enam daerah itu meliputi Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.
Target akhirnya adalah melahirkan dokumen Istiqlal Understanding of International Imams sebagai pedoman bersama. Selain itu, forum ini juga diarahkan untuk membentuk wadah persatuan imam dari berbagai negara.
Kolaborasi lintas lembaga menguat
Kegiatan di Makassar melibatkan Kementerian Agama RI, Masjid Istiqlal, IPIM, Kementerian Luar Negeri, serta sejumlah kedutaan besar negara sahabat. Pesertanya terdiri dari imam masjid, pimpinan organisasi keagamaan nasional dan internasional, akademisi, peneliti, hingga perwakilan lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
Sejumlah narasumber hadir dalam forum tersebut, antara lain Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, Wakil Rektor IV UMI H. Muhammad Ishaq Shamad, Direktur Bina KUA H. Ahmad Zayadi, Wakil Kepala Bidang Peribadatan BPIM Jakarta K.H. Mas’ud Halimin, dan Direktur Perlindungan BNPT RI Irfan Idris.
Kehadiran berbagai lembaga itu memperlihatkan bahwa diplomasi perdamaian melalui masjid mulai diposisikan sebagai agenda bersama, dengan imam masjid sebagai ujung tombak yang diharapkan mampu menghubungkan nilai keagamaan, harmoni sosial, dan kepentingan kemanusiaan yang lebih luas.
