BEM Bersatu menyoroti dugaan adanya kepentingan politik praktis di balik gerakan penolakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Aliansi mahasiswa itu juga mengaitkan salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, dengan jaringan yang mereka sebut dekat dengan purnawirawan TNI dan tokoh politik tertentu.
Juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyampaikan dugaan itu dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menyebut ada indikasi keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan yang belakangan menyorot MBG.
Dugaan soal jaringan di belakang aksi
Rahmat mengatakan salah satu hal yang mereka cermati adalah mobil yang digunakan Tiyo Ardianto. Menurut dia, mobil Fortuner itu diduga terdaftar atas nama SN, yang disebut sebagai adik Letjen TNI Purnawirawan SS.
Rahmat juga menghubungkan SS dengan Jenderal TNI Purnawirawan AP, yang ia sebut sebagai tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dalam pernyataannya, ia menilai kehadiran politisi PDI Perjuangan AW di tengah massa aksi juga memperkuat dugaan adanya jaringan politik tertentu.
BEM Bersatu turut menyinggung forum yang dihadiri Tiyo Ardianto. Rahmat menyebut Tiyo hadir dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung bersama sejumlah nama seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa.
Dalam forum itu, menurut Rahmat, Letjen TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir. Dari situ, BEM Bersatu menilai ada jejaring yang patut dicermati dan tidak bisa diabaikan begitu saja.
Sikap BEM Bersatu terhadap gerakan mahasiswa
Aliansi itu menegaskan penolakan terhadap gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Rahmat menegaskan gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan.
BEM Bersatu juga mengkritik sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini. Mereka menilai sebagian aksi mulai kehilangan arah karena minim kajian, lemah argumentasi, dan tidak jelas substansi tuntutannya.
Menurut aliansi itu, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak pada rakyat atau sudah disusupi agenda tertentu. Mereka juga mempertanyakan mengapa perhatian justru tersedot ke isu yang dinilai bukan kebutuhan utama masyarakat.
Di sisi lain, BEM Bersatu menilai program MBG punya dampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, mereka tetap menekankan perlunya perbaikan tata kelola agar program berjalan lebih baik.
Penolakan terhadap intervensi dan dorongan pengawasan
BEM Bersatu menyatakan menolak narasi krisis yang dianggap tidak berbasis data utuh. Mereka menilai narasi seperti itu bisa mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi.
Aliansi ini juga menyebut adanya dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar. Dalam pernyataannya, BEM Bersatu mengutip klarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra, yang disebut menolak keterlibatan pihak di luar gerakan.
Rahmat menegaskan perlunya sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, maupun intervensi politik praktis. Ia mengatakan gerakan mahasiswa harus dijaga agar tetap independen dan berpihak pada rakyat.
BEM Bersatu juga menyatakan mendukung keberlanjutan program MBG dengan catatan adanya perbaikan tata kelola. Mereka ikut mendukung pengusutan dugaan korupsi tanpa pandang bulu dan mengajak mahasiswa mengawal proses hukumnya secara kritis serta objektif.
Pernyataan BEM Bersatu ini menambah sorotan terhadap arah gerakan mahasiswa yang belakangan ramai dibicarakan, terutama setelah muncul dugaan keterkaitan antara aksi penolakan MBG dengan jejaring tokoh politik dan purnawirawan militer yang disebut dalam konferensi pers tersebut.
