Nama Budiman Sudjatmiko kembali menjadi sorotan setelah kehadirannya dalam sebuah forum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, memicu penolakan dari sejumlah mahasiswa. Dalam momen itu, teriakan “pengkhianat reformasi” terdengar dan langsung mengarah kepada mantan aktivis prodemokrasi yang kini menjabat Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Polemik tersebut tidak hanya memancing perdebatan soal pilihan politik Budiman, tetapi juga membuat publik kembali menoleh ke rekam jejak dan laporan harta kekayaannya. Di tengah status barunya di pemerintahan, lonjakan harta yang tercatat dalam LHKPN ikut menjadi bahan perhatian.
Jejak panjang dari gerakan mahasiswa
Budiman Sudjatmiko lahir di Cilacap, Jawa Tengah, pada 10 Maret 1970. Namanya mulai dikenal saat aktif di gerakan mahasiswa dan kemudian menjadi salah satu pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada pertengahan 1990-an.
Saat Orde Baru masih berkuasa, PRD dikenal sebagai partai yang keras mengkritik pemerintah dan mendorong demokratisasi. Sikap itu membuat Budiman menjadi salah satu tokoh yang paling disorot aparat pada masa itu.
Setelah Peristiwa 27 Juli 1996, Budiman ditangkap dan diadili dengan tuduhan subversi. Pengadilan menjatuhkan vonis 13 tahun penjara, tetapi ia akhirnya bebas pada 1999 setelah Presiden Abdurrahman Wahid memberikan amnesti.
Dari oposisi ke kursi parlemen
Setelah Reformasi bergulir, Budiman masuk ke jalur politik formal melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Langkah itu membawanya ke DPR RI lewat Pemilu 2009 dan ia kembali mempertahankan kursi parlemen pada Pemilu 2014.
Di Senayan, Budiman dikenal mendorong perhatian lebih besar pada pembangunan desa dan kawasan rural. Ia juga disebut sebagai salah satu figur intelektual di balik lahirnya Undang-Undang Desa, yang memberi ruang lebih luas bagi desa untuk mengelola pembangunan dan anggarannya sendiri.
Namun, posisi politiknya kembali menuai pro dan kontra ketika ia menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024. Bagi sebagian kalangan, langkah itu dianggap jauh dari citra aktivis yang dulu identik dengan perlawanan terhadap kekuasaan.
Dipercaya memimpin BP Taskin
Setelah Prabowo resmi dilantik sebagai presiden, Budiman ditunjuk memimpin BP Taskin. Lembaga ini memegang peran strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan nasional.
Penunjukan tersebut menandai perubahan besar dalam perjalanan politiknya. Dari seorang aktivis yang pernah dipenjara karena melawan negara, Budiman kini berada di dalam struktur pemerintahan dan ikut menyusun arah kebijakan nasional.
Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan fokus kerjanya adalah mendorong pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan desa, dan peningkatan produktivitas kelompok rentan.
Harta Budiman ikut jadi sorotan
Di tengah sorotan publik atas sikap politiknya, laporan harta kekayaan Budiman juga ikut diperbincangkan. Berdasarkan data LHKPN, saat ia purnatugas sebagai anggota DPR pada 2019, total kekayaannya tercatat sekitar Rp 1,79 miliar.
Dalam laporan terbaru yang disampaikan ke KPK, jumlah itu naik tajam menjadi sekitar Rp 7,33 miliar. Artinya, kekayaan Budiman melonjak lebih dari empat kali lipat dalam kurun sekitar enam tahun.
Aset yang dilaporkan mencakup tanah dan bangunan senilai sekitar Rp 4,4 miliar, kendaraan bermotor sekitar Rp 1,1 miliar, harta bergerak lainnya sekitar Rp 1,68 miliar, kas dan setara kas sekitar Rp 825 juta, serta aset lainnya. Setelah dikurangi utang sebesar Rp 828 juta, total kekayaan bersihnya tercatat sekitar Rp 7,33 miliar.
Meski kenaikannya signifikan, nominal tersebut masih berada di bawah banyak pejabat tinggi negara lain yang kekayaannya mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Sosok yang terus memicu perdebatan
Perjalanan Budiman Sudjatmiko memperlihatkan perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia setelah Reformasi. Ia pernah menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru, lalu masuk parlemen, dan kini berada di lingkar pemerintahan sebagai pejabat negara.
Karena latar itulah, setiap langkah Budiman kerap memancing reaksi keras, baik dari pihak yang menolaknya maupun dari mereka yang melihatnya sebagai contoh transformasi politik seorang mantan aktivis. Di tengah polemik yang terus bergerak, nama Budiman tetap menempati posisi penting dalam perbincangan publik tentang batas antara idealisme gerakan dan realitas kekuasaan.