Otoritas Korea Selatan menjerat 23 orang dalam kasus pencucian uang kripto yang dikaitkan dengan jaringan penipuan berbasis Kamboja bernilai $11 juta. Kasus ini juga menyorot bagaimana stablecoin, bursa aset digital, dan jaringan lintas negara masih dipakai untuk memindahkan dana hasil kejahatan.
Satuan investigasi kejahatan di Seoul Metropolitan Police Agency menyebut para tersangka dirujuk dengan dakwaan termasuk pelanggaran Foreign Exchange Transactions Act dan Specific Financial Information Act. Dua figur yang diidentifikasi sebagai A dan B juga ditahan, sementara seorang pemimpin yang disebut C masih buron dan telah masuk Daftar Merah Interpol.
Aliran dana lewat USDT dan bursa lintas negara
Menurut polisi, kelompok itu bergerak atas perintah C dan memindahkan sekitar $11.1 juta antara Februari 2024 dan April 2025. Mereka membeli USDT, memindahkannya bolak-balik antara bursa domestik dan luar negeri, lalu mencairkannya menjadi mata uang asing atau won dengan imbalan biaya.
Penyidik juga menemukan 33 tersangka tambahan yang diduga secara ilegal menukar $4.1 juta dalam bentuk kripto. Dari proses itu, polisi membekukan sekitar $431,000 melalui penyitaan pra-dakwaan.
Penelusuran atas lebih dari 11.300 akun terkait juga mengungkap 265 kejadian kerugian akibat phishing. Skema itu mencakup voice phishing dan penipuan investasi dengan nilai mencapai $17 juta.
Peringatan bagi pengguna biasa
Polisi mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat diminta membantu transaksi aset virtual milik orang lain. Mereka menegaskan bahwa bertindak sebagai perantara perdagangan aset virtual atau menukar aset virtual menjadi won Korea juga dapat dikenai hukuman.
Peringatan itu muncul di tengah upaya aparat mengejar jaringan yang bergerak cepat dan memakai banyak lapisan perantara. Dalam kasus ini, penyidik menilai arus dana hasil kejahatan tidak hanya bergantung pada pelaku utama, tetapi juga pada pihak-pihak yang membantu konversi dan pemindahan aset.
Jaringan penipuan yang sulit diputus
Xue Yin Peh, kepala strategi investigasi dan collections APAC di Chainalysis, mengatakan pengawasan internasional telah memberi hasil nyata terhadap ekosistem scam compound dan jaringan ilegal di sekitarnya. Ia menilai rangkaian tindakan penegakan hukum itu menunjukkan pergeseran yang berarti untuk membongkar infrastruktur keuangan global yang menopang penipuan kripto.
Peh juga menyebut jaringan kriminal lintas negara terbukti fleksibel dan tahan banting. Ketika pengawasan mengetat, mereka berpindah lokasi di dalam maupun di luar Asia Tenggara dan mengubah model operasinya.
Menurut Peh, ekosistem itu bertumpu pada jaringan pencucian uang, infrastruktur, dan tenaga kerja yang diperdagangkan. Ia menyebut unsur-unsur tersebut sangat tangguh, dengan penyedia baru yang cepat mengisi kekosongan setelah penindakan aparat.
Stablecoin seperti USDT tetap menjadi jalur favorit untuk aliran dana ilegal karena menawarkan likuiditas, portabilitas, dan stabilitas harga relatif. Peh menambahkan bahwa transaksi on-chain tetap transparan dan dapat dilacak, sementara penerbit bisa membekukan dana ketika penggunaan ilegal terungkap.
Tekanan global terhadap scam compound
Interpol pada November lalu menyebut jaringan scam compound sebagai ancaman transnasional global. Pada bulan yang sama, otoritas Amerika Serikat membentuk Scam Center Strike Force lintas lembaga untuk mengejar aliran uangnya.
Sejak dibentuk, satuan itu telah membekukan, menyita, dan merampas lebih dari $580 juta dalam kripto yang terkait dengan jaringan yang beroperasi dari Burma, Kamboja, dan Laos. Di periode yang sama, jaksa Taiwan juga mendakwa 62 orang terkait jaringan milik taipan Kamboja Chen Zhi, ketua Prince Group, yang kemudian diekstradisi ke China awal tahun ini.
Peh menilai kasus-kasus seperti ini sudah memperkuat dorongan untuk pengawasan global yang lebih ketat atas stablecoin. Ia juga mengatakan penerbit stablecoin perlu dilibatkan dalam garis depan pencegahan penipuan, dengan kerangka hukum yang lebih jelas agar penerbit, bursa, bank, dan otoritas bisa bergerak cepat saat dana korban terancam.
Di Kamboja, pemerintah juga memperketat respons. Pada April, negara itu mengesahkan lewat dekret apa yang disebut sebagai undang-undang anti-penipuan paling keras sejauh ini, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup bagi bos compound, meski analis memperingatkan pengetatan itu bisa mendorong perdagangan berpindah lintas batas alih-alih berhenti.