Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya kebocoran kekayaan negara yang menurut perhitungan para ahli mencapai US$ 150 miliar atau sekitar Rp 2.500 triliun setiap tahun. Pernyataan itu langsung memantik perhatian publik karena dikaitkan dengan rendahnya ruang fiskal negara untuk memperbaiki kesejahteraan guru, pegawai negeri, dan layanan publik lainnya.
Isu tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam pembahasan politik-hukum karena menyangkut tata kelola uang negara, efisiensi badan usaha milik negara, dan penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan. Pada saat yang sama, Kejaksaan Agung juga menyatakan tetap mendalami dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis meski permohonan justice collaborator dari Sony Sonjaya ditolak.
Kebocoran Rp 2.500 Triliun dan tekanan pada anggaran negara
Prabowo menyampaikan angka kebocoran itu saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ia menekankan bahwa uang negara terus “diambil” sehingga anggaran terasa selalu kurang untuk kebutuhan dasar aparatur dan pelayanan publik.
“Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya tidak ada, diambil terus,” kata Prabowo dalam pernyataannya. Ia menambahkan bahwa perbaikan sedang dilakukan untuk menutup kebocoran yang selama ini terjadi.
Sorotan Prabowo juga mengarah ke jumlah badan usaha milik negara yang dinilai terlalu banyak dan perlu ditata ulang. Ia menyebut proses penertiban sudah berjalan, termasuk penutupan ratusan perusahaan yang tidak sehat secara bisnis agar beban terhadap keuangan negara tidak terus berlanjut.
Respons terhadap kesejahteraan guru ikut menguat
Pernyataan soal kebocoran kekayaan negara beririsan langsung dengan pembahasan kesejahteraan guru. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai isu gaji guru perlu mendapat perhatian serius dan mengusulkan angka Rp 5 juta per bulan sebagai nominal yang layak.
Lalu menyampaikan bahwa angka tersebut sudah dihitung di Komisi X dan dinilai tidak akan mengganggu postur anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Ia juga menyebut pemerintah memiliki komitmen untuk memformulasikan besaran gaji guru yang ideal, sejalan dengan pesan yang disampaikan presiden.
Pernyataan soal demo dan uang Rp 200.000
Di tengah sorotan politik-hukum itu, Prabowo juga mengomentari demonstrasi yang menurutnya didanai pihak tertentu. Saat menghadiri puncak Pekan Nasional (Penas) XVII di Gorontalo, ia bahkan menyebut ada mahasiswa yang dibayar Rp 200.000 untuk ikut aksi.
“Saya tahu lho mereka yang bayar-bayar demo itu. Ada mahasiswa yang dibayar Rp 200.000,” ujar Prabowo di hadapan peserta acara. Pernyataan tersebut menambah dimensi politik dalam isu hukum yang sedang mengemuka karena menyangkut dugaan mobilisasi massa melalui imbalan uang.
Kejagung terus telusuri dugaan korupsi MBG
Di sisi penegakan hukum, Kejaksaan Agung menegaskan tidak menghentikan penelusuran atas informasi yang disampaikan Sony Sonjaya terkait dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Meski permohonan justice collaborator yang dia ajukan ditolak, penyidik tetap diminta mendalami seluruh nama yang muncul dalam berita acara pemeriksaan.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengatakan penyidik akan menelusuri semua pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. “Apa yang terjadi, perbuatan korupsi di semua proses manajemen MBG yang selama ini terjadi maupun orang-orang yang terlibat, pasti kita akan dalami,” ujarnya di Jakarta.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada status permohonan JC, melainkan tetap bergerak pada pembuktian peran para pihak yang disebut dalam pemeriksaan. Dalam konteks politik-hukum, langkah tersebut menjadi penting karena publik menaruh perhatian besar pada transparansi pengelolaan program sosial yang menyangkut anggaran negara dan kepentingan masyarakat luas.
Daya dukung politik dan arah pembenahan
Prabowo juga menyinggung peran petani dan nelayan dalam kemenangannya pada Pilpres 2024. Ia menyebut dukungan dari organisasi seperti HKTI dan KTNA menjadi bagian penting dari basis politiknya, terutama saat berbicara di hadapan peserta Penas KTNA XVII di Gorontalo.
Rangkaian pernyataan itu memperlihatkan bahwa isu kebocoran keuangan negara tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan agenda pembenahan anggaran, penataan BUMN, kesejahteraan aparatur, hingga penegakan hukum terhadap dugaan korupsi. Di tengah tekanan publik agar negara lebih efisien dan akuntabel, perhatian pada angka Rp 2.500 triliun per tahun kini menjadi pusat perdebatan politik-hukum yang terus bergerak.
