Kementerian Sosial meluruskan kekeliruan informasi yang beredar soal sistem desil dalam penyaluran bantuan sosial. Klarifikasi ini penting karena masih ada anggapan bahwa desil ditentukan dari angka pengeluaran per kapita per bulan.
Melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026, Kemensos menegaskan bahwa pembagian program kesejahteraan sosial didasarkan pada peringkat kesejahteraan. Dasarnya adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, bukan nominal pengeluaran bulanan.
Dasar penentuan desil
DTSEN membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 tingkatan atau desil. Pengelompokan ini dipakai untuk memetakan kondisi ekonomi keluarga secara lebih akurat.
Desil 1 merujuk pada 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Di atasnya ada Desil 2, yakni 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan satu tingkat lebih tinggi.
Sistem ini terus berlanjut hingga Desil 10. Kelompok terakhir tersebut diisi oleh 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi di Indonesia.
Bukan ukuran pengeluaran bulanan
Kemensos melalui akun Instagram resmi @pusdatinkesos menyatakan bahwa DTSEN tidak mengategorikan masyarakat berdasarkan nominal pengeluaran bulanan. Karena itu, informasi yang mencantumkan angka uang pada setiap desil dipastikan tidak valid.
Badan Pusat Statistik juga disebut tidak pernah merilis klasifikasi pengeluaran penduduk menggunakan sistem desil seperti yang beredar. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada rincian nominal yang mengatasnamakan BPS maupun Kemensos.
Klarifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa desil merupakan alat pengelompokan kesejahteraan, bukan daftar pengeluaran rumah tangga. Dengan begitu, publik tidak perlu menafsirkan desil sebagai batas uang belanja atau angka tetap yang melekat pada tiap kelompok.
Cara cek bantuan lewat saluran resmi
Untuk memastikan status bantuan sosial, masyarakat dapat memeriksa tingkat kesejahteraan dan status bantuan secara mandiri melalui saluran resmi. Pengecekan digital tersedia lewat situs web resmi yang disediakan Kementerian Sosial RI.
Selain situs web, warga juga bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Kemensos mengingatkan publik agar menghindari situs palsu yang meniru platform resmi pemerintah.
Imbauan ini penting karena informasi keliru soal desil bisa memicu salah paham saat warga memeriksa kelayakan bantuan. Dengan mengacu pada DTSEN dan kanal resmi Kemensos, pengecekan data menjadi lebih aman dan tidak mudah tersesat oleh informasi yang tidak valid.