Pemerintah memastikan tarif KRL Commuter Line tidak akan naik di tengah pembahasan integrasi transportasi publik di Jakarta. Kementerian Perhubungan menegaskan arah kebijakan saat ini justru mengarah pada skema pembayaran yang bisa membuat ongkos perjalanan penumpang menjadi lebih hemat.
Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Dedy Cahyadi, menyebut tarif KRL masih ditopang subsidi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Karena itu, pembahasan yang berlangsung bukan soal penyesuaian harga, melainkan penyatuan sistem tarif dengan moda lain di wilayah Jakarta.
Tarif KRL tetap, fokus bergeser ke integrasi
Dedy menegaskan tidak ada rencana kenaikan tarif KRL dalam pembahasan yang sedang berjalan. Menurut dia, pemerintah ingin membangun sistem yang membuat masyarakat lebih mudah berpindah antarmoda tanpa terbebani biaya terpisah di setiap kendaraan umum yang digunakan.
"Untuk yang subsidi dari KRL itu ditanggung dari Kementerian Perhubungan melalui DJKA. Itu belum, tapi intinya adalah bahwa tidak ada kenaikan tarif. Justru tarif itu lebih murah lagi kalau diintegrasi," ujar Dedy.
Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan yang ditempuh pemerintah saat ini. Alih-alih menambah beban penumpang, integrasi diharapkan memberi ruang bagi efisiensi biaya perjalanan di Jakarta dan sekitarnya.
Skema Rp10.000 jadi acuan integrasi
Sebagai gambaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan tarif integrasi Rp10.000 untuk transportasi umum di wilayah ibu kota. Skema itu berlaku selama tiga jam pada hari kerja dan mencakup moda yang berada di bawah pengelolaan BUMD DKI Jakarta.
Moda yang sudah masuk sistem tersebut meliputi Mikrotrans, Transjakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta. Dengan sistem itu, penumpang dapat berpindah moda tanpa membayar tarif penuh secara terpisah selama masih berada dalam batas waktu yang ditentukan.
Contohnya, pengguna Transjakarta bisa melanjutkan perjalanan dengan MRT Jakarta dan tetap menggunakan tarif integrasi yang sama. Pola ini menjadi salah satu model yang ingin diperluas agar layanan KRL juga bisa masuk dalam jaringan tarif yang saling terhubung.
KCI dan Pemprov DKI dibahas dalam satu meja
Kementerian Perhubungan saat ini menjembatani PT Kereta Commuter Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas integrasi tarif transportasi umum. Proses ini masih berjalan karena butuh kesepakatan dari seluruh pihak yang terlibat sebelum diterapkan secara penuh.
Dedy menyebut mekanisme integrasi harus disusun bersama agar sistem pembayaran bisa berjalan seragam. Jika kesepakatan tercapai, penumpang KRL akan lebih mudah melanjutkan perjalanan ke moda lain seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, dan Mikrotrans.
JakLingko tetap jadi pengelola sistem pembayaran
Dalam skema yang dibahas, sistem pembayaran tetap mengacu pada mekanisme yang sudah berjalan saat ini. PT JakLingko Indonesia akan mengelola pembacaan aktivitas transit pengguna saat berpindah dari satu moda ke moda lain.
Dengan cara itu, tarif akan dihitung secara terintegrasi sehingga pengguna tidak dikenai biaya terpisah untuk setiap moda yang dipakai. Dedy menyebut skema ini lebih efisien dibanding membayar satu moda secara parsial lalu dilanjutkan moda lain dengan tarif terpisah.
"Mereka bisa menggunakan berbagai macam moda, baik menggunakan MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, atau feeder termasuk Mikrotrans, dan itu dihitung hanya Rp10 ribu. Ini lebih murah, lebih efisien dibanding menggunakan parsial satu moda dengan moda yang lainnya," kata Dedy.
Peluang penumpang KRL ikut menikmati tarif lebih hemat
Kemenhub berharap integrasi tarif nantinya tidak berhenti pada moda yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Layanan KRL Jabodetabek juga diharapkan bisa masuk dalam skema yang sama agar perjalanan antarmoda makin sederhana bagi pengguna.
Pembahasan dengan KCI masih terus dilakukan untuk menyusun mekanisme yang memungkinkan integrasi diterapkan bersama. Jika kesepakatan tercapai, penumpang KRL dapat menikmati sistem pembayaran yang lebih terhubung saat berpindah ke moda lain di Jakarta.
Kemenhub menekankan, semua itu masih bergantung pada kesepakatan bersama antara para pihak terkait. Namun arah yang sedang disiapkan jelas, yakni menjaga tarif KRL tetap dan membuka peluang ongkos perjalanan menjadi lebih murah lewat integrasi antarmoda.