Presiden Prabowo Subianto menghabiskan empat jam membahas dua program yang kini jadi sorotan di Istana Negara, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas itu berlangsung pada Rabu (15/7/2026) sejak pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB.
Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembahasan itu menghasilkan keputusan penting untuk dua agenda tersebut. Dalam keterangan pers, ia menegaskan fokus utama rapat memang diarahkan pada perbaikan pelaksanaan MBG dan penegasan fungsi Koperasi Desa Merah Putih.
Koperasi Desa Merah Putih Bukan Pasar Swalayan
Zulhas membantah anggapan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan berubah menjadi ritel atau pasar swalayan. Menurut dia, koperasi itu disiapkan sebagai infrastruktur untuk penyaluran bantuan masyarakat, termasuk bantuan sosial dan barang subsidi.
“Infrastruktur apa? untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih, tadi keputusan sudah,” kata Zulhas.
Selain jalur distribusi bantuan, koperasi tersebut juga akan berperan sebagai offtaker bagi komoditas warga setempat. Peran itu akan dijalankan ketika harga komoditas seperti gabah dan jagung jatuh di bawah harga yang telah ditentukan pemerintah.
| Program | Fungsi Utama | Contoh yang Disebutkan |
|---|---|---|
| Koperasi Desa Merah Putih | Penyaluran bantuan dan barang subsidi | Bantuan sosial, barang subsidi |
| Koperasi Desa Merah Putih | Offtaker hasil panen warga | Gabah, jagung |
| MBG | Perbaikan pelaksanaan dan pengurangan hambatan | Lokasi layak yang belum punya SPPG |
MBG Diberi Tenggat Satu Bulan
Untuk MBG, rapat menyepakati penyelesaian berbagai penyalahgunaan dan hambatan dalam waktu satu bulan. Zulhas mengatakan setelah perbaikan itu dirapikan, langkah berikutnya akan dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan arahan akhir.
“Kami minta waktu satu bulan. Ya satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan, setelah itu, langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan bapak presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya,” tutur Zulhas.
Ia menjelaskan salah satu persoalan yang dimaksud adalah titik atau lokasi yang sebenarnya sudah layak menerima MBG, tetapi belum memiliki SPPG. Masalah seperti ini menjadi bagian dari evaluasi agar pelaksanaan program bisa berjalan lebih rapi.
www.cnbcindonesia.com melaporkan bahwa rapat tersebut juga dihadiri Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Sejumlah menteri lain turut hadir, di antaranya Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto.
Dengan keputusan yang sudah dibahas di Istana, pemerintah kini menunggu tahap perapian lanjutan untuk MBG sekaligus menyiapkan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai saluran bantuan dan penopang harga komoditas petani. Hasil kerja itu kemudian akan dibawa kembali kepada Presiden untuk penentuan langkah berikutnya.
