Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy sebagai respons atas kondisi sampah yang makin mendesak di banyak daerah. Di kota-kota besar, masalah ini bahkan sudah disebut masuk kategori darurat sampah.
Langkah percepatan itu ditempuh karena persoalan sampah tidak lagi bisa ditangani dengan pendekatan biasa. Sejumlah kebakaran di lokasi pembuangan sampah ikut memperkuat dorongan agar pembangunan fasilitas PSEL berjalan lebih cepat dan lebih terintegrasi.
Target percepatan dan hambatan perizinan
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pengelolaan Sampah, Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah menargetkan hasil yang mulai terasa dalam dua tahun ke depan atau hingga 2028. Menurut dia, fokus utama saat ini ada pada deregulasi dan penyederhanaan izin yang selama ini menjadi hambatan proyek waste to energy di berbagai daerah.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (16/7/2026), yang dikutip www.beritasatu.com, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa persoalan ini sudah masuk fase darurat. Ia menyinggung kebakaran di Jatiwaringin dan Bantar Gebang sebagai contoh nyata betapa seriusnya persoalan sampah saat ini.
Tidak hanya soal pembangunan fisik, pemerintah juga melihat perubahan tata kelola sebagai pekerjaan besar. Percepatan proyek ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir sekaligus memanfaatkan sampah perkotaan sebagai sumber energi listrik.
24 proyek sudah masuk tahap peluncuran
Zulkifli Hasan menyebut sudah ada 24 proyek waste to energy yang memasuki tahap peluncuran di sejumlah kota. Pemerintah juga menyiapkan peluncuran proyek baru di Sumatera Selatan pada Oktober 2026, sementara proyek lain akan terus berjalan hingga 2027 dan 2028.
| Informasi | Detail | Keterangan |
|---|---|---|
| Jumlah proyek yang masuk tahap peluncuran | 24 | Di sejumlah kota |
| Peluncuran proyek baru | Sumatera Selatan | Oktober 2026 |
| Target hasil mulai terasa | Hingga 2028 | Setelah percepatan berjalan |
Skema waste to energy dipandang sebagai salah satu cara paling konkret untuk menjawab krisis sampah perkotaan. Namun keberhasilannya tetap bergantung pada kelancaran perizinan, kesiapan investasi, dan eksekusi proyek di lapangan.
Butuh perubahan budaya, bukan hanya infrastruktur
Meski pembangunan fasilitas menjadi fokus utama, pemerintah menilai ada tantangan lain yang tak kalah penting. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keberhasilan program juga membutuhkan dukungan masyarakat dalam mengubah budaya pengelolaan sampah.
Ia menekankan bahwa isu ini bukan hanya urusan pemerintah pusat. Media, pemerintah daerah, dan masyarakat juga disebut punya peran dalam membangun kebiasaan baru agar pengelolaan sampah tidak terus menumpuk menjadi persoalan yang lebih besar.
Dengan dorongan percepatan proyek dan penyederhanaan izin, pemerintah berharap fasilitas pengolahan sampah menjadi energi bisa segera beroperasi lebih luas. Di tengah kondisi darurat sampah, langkah ini menjadi salah satu upaya yang paling disorot untuk mengurangi tekanan pada TPA dan mengubah sampah perkotaan menjadi listrik.