Badan Gizi Nasional akan menata ulang sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis. Langkah besar ini dilakukan bersamaan dengan penghentian sementara sejumlah kerja sama dengan mitra.
Penghentian tersebut menjadi bagian dari evaluasi tata kelola, bukan penutupan permanen bagi mitra yang selama ini mendukung pelaksanaan program. BGN meminta waktu untuk memeriksa kembali kesiapan operasional SPPG dan membenahi persoalan yang muncul di lapangan.
Penghentian Bersifat Sementara
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono menegaskan status penghentian kerja sama itu tidak bersifat selamanya. Penegasan itu disampaikan setelah sejumlah mitra datang untuk menyampaikan keluhan dan pertanyaan terkait kebijakan tersebut.
“Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi penghentian sementara. Kita berikan waktu dong untuk menata kembali,” kata Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Juli 2026.
Menurut Trenggono, penataan diperlukan agar seluruh layanan dalam Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar yang ditetapkan BGN. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap ribuan SPPG yang sudah masuk dalam pelaksanaan program.
| Aspek Evaluasi | Cakupan | Langkah BGN |
|---|---|---|
| SPPG yang terlibat MBG | Sekitar 27 ribu SPPG | Diperiksa dan ditata ulang |
| SPPG wilayah 3T | Tertinggal, terdepan, dan terluar | Diberi waktu untuk penataan |
| Kerja sama mitra | Sejumlah mitra MBG | Dihentikan sementara selama evaluasi |
“Sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali,” ujar Trenggono. Ia juga menyebut penataan tidak hanya menyasar satu kelompok layanan, melainkan mencakup SPPG lain yang terkait pelaksanaan MBG.
Wilayah 3T Masuk Agenda Pembenahan
Perhatian BGN juga diarahkan kepada SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Daerah-daerah tersebut akan memperoleh waktu dalam proses pembenahan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
Penataan di wilayah 3T penting karena BGN ingin memastikan standar operasional diterapkan secara menyeluruh. Trenggono meminta ruang waktu agar proses perbaikan dapat mencakup seluruh kebutuhan penataan yang sedang dilakukan.
Evaluasi ini tidak menutup jalur komunikasi antara BGN dan para mitra. Namun, BGN menilai dialog perlu dijadwalkan pada waktu yang tepat agar pembahasan mengenai keluhan dan perbaikan program dapat berlangsung dengan baik.
Trenggono menekankan bahwa BGN tidak menolak komunikasi dengan mitra yang terdampak penghentian sementara. “Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik,” katanya.
Masalah MBG Akan Dikaji Pemerintah
Pembenahan SPPG berlangsung di tengah perhatian pemerintah terhadap sejumlah hambatan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan persoalan program akan dikaji setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Rapat tersebut berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026. Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pembahasan diarahkan untuk menyelesaikan hambatan maupun dugaan penyalahgunaan dalam program.
“Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan,” kata Zulhas. Pernyataan itu menunjukkan evaluasi tidak hanya berkaitan dengan hubungan kerja sama mitra, tetapi juga kesiapan pelaksanaan program di berbagai titik.
Menurut Zulhas, salah satu persoalan yang akan diperiksa adalah titik lokasi yang sudah dinilai layak menerima layanan, tetapi belum memiliki SPPG. Ada pula titik yang telah ditentukan dan lokasi yang sudah dibangun, namun belum memiliki dapur operasional.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa penataan program mencakup kesiapan fasilitas, penetapan titik layanan, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan. BGN kini menempatkan pemeriksaan dan pembenahan ribuan SPPG sebagai bagian penting untuk memperbaiki pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.