Isu pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memantik pertanyaan serius di DPR. Angka tersebut mencuat dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Informasi itu belum disertai rincian mengenai merek, spesifikasi, maupun pihak yang menjalankan pengadaan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan proyek kipas angin tersebut bukan berada di bawah kementeriannya.
Pertanyaan yang Muncul di Rapat DPR
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta klarifikasi langsung kepada Ferry mengenai kabar anggaran fantastis itu. Mufti mengatakan masyarakat tengah dihebohkan isu pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan nilai Rp1,8 triliun.
Ia mengaku telah mencoba menelusuri asal informasi tersebut dan mengonfirmasi kepada pihak terkait, tetapi belum memperoleh jawaban. Karena itu, Mufti meminta penjelasan apakah informasi mengenai pengadaan itu benar.
Jika angka Rp1,8 triliun dibagi dengan 1,8 juta unit, nilai rata-ratanya setara Rp1 juta per kipas angin. Perhitungan itu kemudian menjadi sorotan karena harga kipas angin rumah tangga yang dibandingkan Mufti berada jauh di bawah angka tersebut.
| Data yang Disorot | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Jumlah kipas angin dalam isu | 1,8 juta unit | Dipertanyakan Mufti Anam dalam rapat Komisi VI DPR RI |
| Total anggaran dalam isu | Rp1,8 triliun | Belum disertai rincian spesifikasi maupun pelaksana pengadaan |
| Contoh harga kipas Cosmos | Rp338.000 per unit | Angka pembanding yang disebut Mufti |
| Hasil perkalian 1,8 juta unit | Rp608,4 miliar | Jika memakai harga Rp338.000 per unit |
Mufti mencontohkan harga kipas angin merek Cosmos di e-commerce yang, menurutnya, paling mahal sekitar Rp338.000. Dengan harga tersebut, kebutuhan 1,8 juta unit bernilai Rp608,4 miliar, lebih rendah dibanding angka Rp1,8 triliun yang dipersoalkan.
Penelusuran harga di official store Cosmos pada salah satu e-commerce juga menunjukkan rentang harga yang beragam. Produk yang terlihat dibanderol mulai Rp135.900 hingga Rp850.300, bergantung pada jenis dan modelnya.
Namun, perbandingan itu belum dapat memastikan kewajaran atau ketidakwajaran anggaran yang diisukan. Rincian tipe kipas angin yang dimaksud, kebutuhan instalasi, serta spesifikasi teknisnya tidak dijelaskan dalam informasi yang dipertanyakan di rapat.
Bantahan Menteri Koperasi
Ferry Juliantono menegaskan tidak mengetahui pengadaan kipas angin tersebut dan menyatakan proyek itu bukan pengadaan Kementerian Koperasi. Ia juga memberi ilustrasi bahwa harga kipas angin dapat berbeda jauh berdasarkan spesifikasinya.
Dalam rapat, Ferry menyinggung kipas angin industri merek Imatsu MDF yang tercantum seharga Rp11.465.000 di Shopee. “Soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini kalau pengadaannya bukan kami, Pak,” kata Ferry.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, turut menanggapi pertanyaan tersebut. Ia menyayangkan isu itu diangkat tanpa data yang kuat dan mengingatkan perlunya pengumpulan informasi sebelum membentuk narasi di publik.
Namun, ketika ditanya mengenai kebenaran kabar pengadaan Rp1,8 triliun, Joao tidak memberi jawaban tegas. Ia justru meminta pihak yang menyampaikan tudingan menjelaskan asal data yang digunakan.
Transparansi Lewat Simkopdes
Ferry menilai kemunculan isu tersebut menunjukkan pentingnya Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau Simkopdes. Sistem itu disebut akan menampilkan dashboard yang dapat diakses publik untuk memantau proses perencanaan hingga pelaksanaan program.
Menurut Ferry, transparansi melalui dashboard diperlukan agar informasi pengadaan dapat diperiksa secara terbuka. Mekanisme itu diharapkan bisa memperlihatkan proses program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara lebih jelas.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai asal-usul isu tersebut tetap perlu diklarifikasi secara mendalam. Ia mengatakan pemerintah perlu menginvestigasi apakah informasi itu benar atau tidak, meski Menteri Koperasi telah menyatakan pengadaan tersebut bukan bagian dari kementeriannya.
Penelusuran sumber informasi menjadi penting agar publik memperoleh kejelasan mengenai angka Rp1,8 triliun tersebut. Jika kabar itu tidak benar, pemerintah dinilai perlu menyampaikan penjelasan yang tegas mengenai asal dan status isu pengadaan kipas angin untuk Kopdes.
