Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan warga negara Israel yang terdeteksi memasuki Malaysia akan segera dideportasi. Sikap itu disampaikan di tengah penyelidikan atas dugaan keberadaan warga Israel yang mengikuti sebuah program di negara bagian Johor.
Anwar menyatakan Malaysia tidak akan berkompromi dalam persoalan tersebut. Malaysia diketahui tidak mengakui Israel dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara itu.
“Kami sedang menyelidiki. Kami tidak mengizinkannya,” kata Anwar dalam pernyataan yang dikutip CNBC Indonesia.
Ia menambahkan bahwa tindakan akan diambil apabila pihak berwenang menemukan warga negara Israel berada di Malaysia. “Apabila ada warga negara Israel, mereka akan segera diusir dari Malaysia karena kami tidak mengakui negara mereka,” ujar Anwar.
Penyelidikan Berpusat di Johor
Pernyataan Anwar muncul setelah adanya isu mengenai dugaan warga Israel masuk ke Malaysia dengan menggunakan dua dokumen kewarganegaraan. Dugaan itu dilaporkan terdeteksi di Johor dan kini ditangani lembaga berwenang.
Menurut Anwar, seluruh lembaga terkait telah melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Ia juga menyebut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir akan memberikan penjelasan lebih lanjut.
Pemerintah Negara Bagian Johor sebelumnya meminta Kementerian Dalam Negeri serta lembaga terkait menyelidiki operasional “Network School” di Forest City. Program itu diduga diikuti oleh warga Israel, sehingga memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Permintaan penyelidikan tersebut menempatkan aktivitas program pendidikan itu dalam perhatian pemerintah setempat. Detail mengenai identitas peserta dan hasil pemeriksaan belum disampaikan dalam pernyataan Anwar.
Dugaan Penggunaan Paspor Negara Lain
Menteri Johor Onn Hafiz Ghazi menjelaskan bahwa warga Israel yang dimaksud diyakini memakai paspor dari negara lain untuk mengikuti program tersebut. Dugaan penggunaan dokumen perjalanan negara lain menjadi salah satu fokus dalam isu yang berkembang di Johor.
Informasi itu memicu kekhawatiran publik karena Malaysia memiliki posisi yang tegas terhadap Israel. Pemerintah pusat pun menekankan bahwa keberadaan warga negara Israel, jika terbukti, tidak akan dibiarkan tanpa tindakan.
Anwar belum memaparkan jumlah orang yang sedang diperiksa maupun status mereka dalam program tersebut. Ia hanya memastikan penyelidikan berjalan dan kementerian terkait akan menyampaikan rincian setelah proses pemeriksaan dilakukan.
Kasus ini juga memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap jalur masuk dan dokumen yang digunakan oleh peserta program di Johor. Untuk saat ini, fokus otoritas Malaysia berada pada verifikasi dugaan tersebut serta tindak lanjut terhadap siapa pun yang ditemukan melanggar ketentuan.