Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memperingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada pihak yang menawarkan kemudahan terkait program makan bergizi gratis (MBG) dengan mengatasnamakan dirinya. Ia menegaskan, tawaran jasa yang disertai permintaan imbalan dari orang yang mengaku keluarga, sahabat, rekan, atau alumninya tidak benar.
Peringatan itu disampaikan setelah Sudaryono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto. Ia menempatkan penataan tata kelola MBG sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan secara profesional, terbuka, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Permintaan Imbalan Diminta Segera Dilaporkan
Sudaryono meminta pihak yang menemukan praktik pencatutan nama segera melaporkannya kepada aparat berwenang. Menurut dia, BGN serius menangani persoalan tersebut karena pelaksanaan program tidak boleh dibuka bagi perantara yang menjanjikan akses khusus.
“Kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar,” kata Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Ia kemudian menegaskan agar perkara semacam itu dibawa melalui jalur hukum. “Saya minta kepada yang bersangkutan misalnya itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena kita betul-betul serius untuk menangani perkara ini,” sambungnya.
Tak Ada Prioritas untuk Lingkaran Terdekat
Sudaryono juga menyampaikan bahwa kedekatan pribadi tidak akan menjadi dasar pemberian perlakuan khusus dalam pekerjaannya sebagai kepala BGN. Pesan itu ditujukan kepada sahabat, keluarga, dan rekan yang mengenalnya maupun memiliki hubungan dekat dengannya.
Seluruh persoalan mengenai pelaksanaan MBG, termasuk tindak lanjut pekerjaan, menurutnya harus ditangani melalui sistem yang berlaku. Ia tidak ingin atensi khusus atau prioritas diberikan ketika urusannya berkaitan dengan pekerjaan lembaga.
“Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin menyelesaikan persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem,” ujarnya. Penegasan tersebut menjadi bagian dari komitmennya untuk menjaga proses kerja BGN tetap berada dalam prosedur yang semestinya.
Keputusan Harus Dibahas Terbuka
Selain menolak jalur orang dalam, Sudaryono menekankan pentingnya pembahasan dan pengambilan keputusan secara transparan. Ia tidak ingin urusan program dibicarakan di ruang tertutup yang sulit diawasi dan berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Menurut laporan www.beritasatu.com, Sudaryono menilai tata kelola MBG perlu mengutamakan ruang pembahasan yang terbuka serta dapat dilihat publik. Prinsip ini ia sampaikan sebagai penanda bahwa kepercayaan terhadap program tidak boleh bertumpu pada figur tertentu.
“Jadi kita bukan lagi trust in person kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang, yang gelap, di private room, di restoran tetapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang,” tegasnya.
Pernyataan itu menegaskan arah kerja BGN di bawah Sudaryono, yakni mengedepankan mekanisme sistem dibanding hubungan personal. Masyarakat yang menerima tawaran bantuan terkait MBG dengan janji akses atau kemudahan berbayar diminta tidak mempercayainya dan melapor kepada pihak berwenang.
