Rencana pengaturan kadar nikotin dan tar memunculkan kekhawatiran di kalangan petani tembakau Temanggung. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat memengaruhi penyerapan hasil panen tembakau dalam negeri.
Aspirasi itu disampaikan kepada Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta pada Selasa, 21 Juli 2026. Forum tersebut mempertemukan perwakilan petani, pelaku usaha, serta DPRD Kabupaten Temanggung untuk membahas aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
Kepastian Aturan Jadi Sorotan
Komisi IV DPR RI menyatakan masukan dari kelompok pertembakauan akan menjadi bahan pembahasan lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menekankan bahwa penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan berbagai aspek agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Panggah menyoroti kemungkinan dampak ekonomi apabila hasil panen petani tembakau domestik tidak lagi terserap secara memadai. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menurunkan penerimaan negara serta meningkatkan pengangguran, khususnya di sektor perkebunan tembakau.
“Akibatnya, penyerapan hasil panen petani tembakau dalam negeri berpotensi menurun. Jika kondisi ini terus berlanjut, akan terjadi penurunan penerimaan negara dan meningkatnya pengangguran, khususnya di sektor perkebunan tembakau,” kata Panggah, dikutip pada Rabu, 22 Juli 2026.
Ia menilai negara perlu mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan yang terlibat dalam penyusunan aturan. Menurut Panggah, posisi industri pertembakauan perlu dilihat secara benar dan adil agar kepentingan kesehatan dan keberlanjutan ekonomi nasional tetap seimbang.
| Pihak | Pokok Perhatian | Rincian yang Disampaikan |
|---|---|---|
| Panggah Susanto | Keseimbangan kebijakan | Aturan perlu mempertimbangkan kesehatan dan keberlanjutan ekonomi nasional. |
| Firman Soebagyo | Kepastian regulasi | Pembatasan perlu memperhatikan karakteristik tembakau Indonesia, termasuk varietas Temanggung. |
| Petani Temanggung | Penyerapan panen | Menyampaikan aspirasi terkait rencana pengaturan kadar nikotin dan tar. |
Karakter Tembakau Temanggung
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo juga menempatkan kepastian regulasi sebagai isu utama bagi sektor pertembakauan. Ia meminta adanya sinkronisasi kebijakan dalam proses penyusunan aturan agar petani dan masyarakat pertembakauan mendapatkan perlindungan.
Firman mengatakan negara harus hadir dalam menentukan arah masa depan komoditas tembakau nasional. Ia mengingatkan agar petani tidak hanya menjadi pihak yang menanggung dampak kebijakan tanpa perlindungan yang memadai.
“Negara harus hadir. Jangan sampai petani tembakau dan masyarakat pertembakauan hanya menjadi sapi perah, sementara kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tidak melindungi mereka,” ujar Firman.
Menurut Firman, rancangan pembatasan kadar nikotin dan tar perlu dikaji dengan melihat karakteristik komoditas dalam negeri. Ia secara khusus menyinggung varietas tembakau Temanggung yang disebut memiliki kadar nikotin mencapai 5 hingga 10 miligram.
“Rancangan pembatasan kadar nikotin dan tar tidak sesuai dengan karakteristik tembakau Indonesia. Ini berdampak pada varietas tembakau Temanggung,” kata Firman.
Ia menilai arah kebijakan yang jelas dibutuhkan agar sektor pertembakauan nasional dapat terus berkembang. Kepastian tersebut dinilai penting bagi petani, pelaku usaha, dan pihak lain yang terkait dengan rantai ekonomi tembakau.
Aspirasi Masuk Tahap Pembahasan
RDPU menjadi ruang bagi petani Kabupaten Temanggung untuk menyampaikan langsung pandangan mereka terkait penyusunan aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024. Dalam pertemuan itu, perhatian utama mengarah pada dampak pengaturan kadar nikotin dan tar terhadap varietas tembakau lokal serta penyerapan hasil panen.
Menurut laporan www.viva.co.id, aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari pembahasan di Komisi IV DPR RI. Proses penyusunan kebijakan masih akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
