Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan pentingnya kebijakan global yang adaptif dan mendukung ekosistem ekonomi digital dalam Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss. Dalam agenda ini, APINDO bergabung dengan pemerintah dan serikat pekerja dalam upaya membahas berbagai isu ketenagakerjaan yang tengah berkembang, khususnya di era digital.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah pengembangan ‘Pekerjaan Layak di Ekonomi Berbasis Platform’. Dalam forum ini, para delegasi tripartit sepakat bahwa perlindungan menyeluruh bagi pekerja dan keberlanjutan ekosistem platform, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sangatlah krusial. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pendekatan berbasis prinsip yang dapat disesuaikan dengan konteks masing-masing negara.
Kebijakan yang Fleksibel
Meskipun sudah dibahas dan disepakati bahwa instrumen kebijakan akan berbentuk Konvensi, substansi pembahasan baru mencakup sekitar 15% dan belum menghasilkan kesepakatan final. Hal ini mengindikasikan kompleksitas isu yang dihadapi, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam menyusun instrumen yang tidak hanya progresif tetapi juga menghormati hukum serta sistem ketenagakerjaan lokal.
Definisi pekerja dalam konteks platform juga mencakup berbagai kategori, seperti penyedia layanan dalam hubungan kerja maupun mereka yang berusaha sendiri. Diskusi mencakup berbagai platform, baik yang berbasis lokasi seperti transportasi dan pengantaran, maupun platform digital yang bersifat online seperti telehealth dan edutech.
Perlunya Pengaturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Juru Bicara Kelompok Pengusaha Internasional asal Amerika Serikat, Ewa Staworzynska, menyoroti beberapa poin penting dalam draf instrumen untuk diskusi mendatang. Pertama, regulasi harus menghormati perbedaan status tenaga kerja dan tidak menyamaratakan hak serta kewajiban bagi semua pekerja. Kedua, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu disesuaikan dengan fleksibilitas tenaga kerja di berbagai platform. Ketiga, setiap pekerja harus memiliki akses terhadap jaminan sosial yang relevan dengan status kerja mereka.
Regulasi juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekosistem platform, termasuk UMKM dan wirausaha, tanpa membatasi inovasi yang penting bagi perkembangan industri digital. Ewa juga menyatakan bahwa diskusi di ILO harus tetap menjadi ruang dialog sosial, bukan sekadar wilayah legislasi untuk memaksakan agenda tertentu.
Komitmen APINDO
APINDO menunjukkan dukungan penuh terhadap prinsip-prinsip yang diusulkan dalam forum ini. Organisasi ini berkomitmen untuk memperjuangkan instrumen global yang adaptif, inklusif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital tanpa membebani pelaku usaha. Ketua APINDO menyatakan bahwa kebijakan yang dirancang harus fokus pada penciptaan lingkungan yang kondusif bagi semua pemangku kepentingan dalam ekosistem digital.
Dengan demikian, APINDO mengedepankan dialog berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sebagai jalan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Kedepannya, diharapkan hasil dari pembahasan ini dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menghadapi tantangan dalam ekonomi digital yang terus berkembang.
Inisiatif ini menjadi langkah penting menuju regulasi yang lebih baik di sektor ketenagakerjaan, mendorong inovasi dan memberikan perlindungan yang sesuai bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.
-
-
-
-
