Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, angkat bicara mengenai isu penjualan beberapa pulau di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Dalam keterangannya, Nusron menekankan bahwa nasib pulau-pulau tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan mencerminkan potensi kepentingan geopolitik yang lebih besar.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kabar yang menyebutkan empat pulau di Anambas — termasuk Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Nakok, dan Pulau Mala — yang diiklankan untuk dijual. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Nusron menambahkan, “Saya yakin ini tidak terpisahkan dari konteks geopolitik.” Hal ini mengindikasikan bahwa jual-beli pulau tersebut perlu ditelaah lebih mendalam, mengingat posisi strategis Anambas di perairan yang rawan akan geopolitik internasional, terutama terkait Laut China Selatan.
Nusron menjelaskan bahwa pulau-pulau yang disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari kawasan pariwisata menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulau Anambas, Nomor 3 Tahun 2023. Dari empat pulau tersebut, satu telah memiliki sertifikat lengkap, sementara tiga lainnya masih dalam proses pengesahan dokumen kepemilikan. “Ini sebetulnya masuknya di APL [Area Penggunaan Lain], bukan hutan lindung,” ujarnya.
Meskipun satu pulau memiliki dokumen kepemilikan yang sah, ia menekankan bahwa tidak ada bukti pemilik yang resmi menyatakan niat untuk menjual. “Beredarnya informasi jual beli melalui situs luar negeri sangat mencurigakan,” kata Nusron, menambahkan bahwa pemilik sah pun tidak pernah mengumumkan rencana penjualan melalui media publik.
Lebih lanjut, Nusron mempertanyakan logika di balik munculnya penawaran tersebut, mengingat pemilik yang sah tidak pernah berinisiatif untuk menjual aset strategis mereka. “Kami melihat adanya indikasi manipulasi informasi secara sistematis,” jelasnya, menyiratkan bahwa ada pemain di balik isu ini yang ingin memanfaatkan situasi.
Ia juga menggarisbawahi lokasi pulau-pulau di Anambas yang dekat dengan titik-titik strategis internasional, seperti Laut China Selatan, yang dapat menjadi bagian dari pertarungan kepentingan geopolitik. “Ini tentunya berkaitan dengan kepentingan yang lebih besar dan tidak bisa saya sampaikan sepenuhnya di sini,” tutur Nusron, tanpa merinci lebih lanjut.
Sebagai tindak lanjut, Nusron berharap adanya tindakan dari para pihak terkait untuk meluruskan keadaan dan penyelidikan lebih lanjut mengenai isu penjualan pulau ini. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat sangat dibutuhkan untuk melindungi aset-aset negara yang berpotensi diperebutkan.
Sebagai gambaran, penjualan pulau-pulau di Anambas menunjukkan tidak hanya sisi administratif dan hukum, tetapi juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Apalagi, isu ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara berbagai negara di Asia Tenggara, sehingga pengawasan terhadap aset strategis menjadi sangat penting.
Menyusul isu ini, DPR telah menyatakan niat untuk memanggil Nusron dalam pekan depan guna membahas lebih lanjut mengenai polemik ini. Di tengah heraldik ketidakpastian, tindakan proaktif dari pemerintah sangat krusial untuk meredakan kekhawatiran di masyarakat dan memastikan pengelolaan sumber daya laut dan pulau-pulau di Indonesia berjalan sesuai dengan kepentingan nasional.
