Pembentukan Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji) menjadi berita penting dalam persiapan penyelenggaraan haji 2026 di Indonesia. Dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto, seluruh aspek penyelenggaraan haji akan beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke BP Haji. Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan keyakinan atas kesiapan badan ini untuk menjalankan tugas besar tersebut.
Dalam acara pengukuhan kepengurusan organisasi Matahari Pagi Indonesia di Medan pada 4 Juli 2025, Dahnil menjelaskan bahwa reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah. "2026 sesuai dengan amanah dari Presiden, penyelenggaraan haji sepenuhnya ditangani oleh badan setingkat kementerian," kata Dahnil. Ia menekankan bahwa BP Haji telah mempersiapkan diri untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut.
Regulasi dan Tantangan
Meski BP Haji menunjukkan kesiapan, ada tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait regulasi. Saat ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji tengah dibahas di Badan Legislasi DPR. "Salah satu hambatannya adalah regulasi. Apakah badan ini tetap bernama BP Haji atau menjadi kementerian, itu akan bergantung pada keputusan DPR," jelas Dahnil.
Koordinasi dengan Arab Saudi
BP Haji tidak hanya fokus pada regulasi domestik, tetapi juga telah menjalin koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. Dahnil mengungkapkan bahwa BP Haji telah membentuk kelompok kerja bersama (kaspos) dengan otoritas haji Arab Saudi untuk memastikan persiapan yang menyeluruh. "Kementerian Haji Arab Saudi dan BP Haji sudah membentuk kaspos bersama untuk persiapan haji," tuturnya. Kerja sama ini bertujuan agar masalah-masalah di penyelenggaraan sebelumnya tidak terulang.
Dewan Koordinasi Tinggi
Upaya memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Arab Saudi juga akan dilakukan melalui pembentukan Dewan Koordinasi Tinggi. Dewan ini akan dilengkapi oleh pejabat dari kedua negara dan berfokus pada berbagai aspek, tidak hanya ibadah haji, tetapi juga kerja sama dalam ekonomi dan pembangunan. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat hubungan kedua negara.
Persiapan dan Tanggung Jawab BP Haji
BP Haji akan memegang tanggung jawab dalam berbagai aspek pelaksanaan haji, mulai dari pengaturan transportasi, pelayanan ibadah, konsumsi jamaah, hingga pengelolaan asrama haji di seluruh Indonesia. Fokus utama badan ini adalah untuk memastikan bahwa kepentingan jamaah menjadi prioritas utama. Kegiatan preparasi telah dimulai lebih awal untuk mencapai penyelenggaraan haji yang lebih terstruktur dan profesional.
Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan penyelenggaraan haji 2026 akan berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. BP Haji ingin memastikan bahwa setiap jamaah merasakan peningkatan dalam kualitas layanan serta keselamatan selama menjalankan ibadah.
Ke depan, masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kebijakan dan persiapan yang akan dilakukan oleh BP Haji. Inovasi dalam penyelenggaraan haji ini menjadi harapan baru bagi ratusan ribu calon jamaah yang menantikan keberangkatan mereka ke tanah suci.
