Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keterlibatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan nonaktif, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam proses penyidikan, ditemukan bahwa Noel diduga pernah meminta sebuah motor besar merek Ducati kepada bawahannya sebagai bagian dari praktik korupsi tersebut.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa permintaan motor Ducati oleh Noel terungkap dari percakapan antara dirinya dan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3, Irvian Bobby Mahendro. Dalam komunikasi tersebut, Noel secara direct mengajukan pertanyaan kepada bawahannya mengenai jenis motor besar yang cocok untuk dirinya. Setyo menegaskan, “Saat minta motor, IEG ngomong ke IBM: saya tahu kamu main motor besar. Kalau untuk saya (IEG), cocoknya motor apa?”
Selanjutnya, Irvian Bobby membelikan motor Ducati tersebut dan mengirimkannya ke rumah Noel. Motor ini dibeli secara off the road atau tidak dilengkapi dengan kelengkapan surat kendaraan yang resmi. Menurut Setyo, cara pembelian ini diduga sengaja dilakukan untuk menyembunyikan jejak transaksi dan menghindari deteksi hukum. Motor Ducati yang disita KPK bahkan sempat menjadi sorotan publik, layaknya barang mewah yang digunakan sebagai bahan gratifikasi dalam kasus tindak pidana korupsi.
Tidak hanya motor, Noel juga diduga menerima uang tunai sebesar Rp 3 miliar dari para pihak yang mengurus sertifikasi K3 di Kemenaker. Total penerimaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya. Mereka dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus ini, dimana modus operandi pemerasan terjadi dalam bentuk pengutipan ilegal terhadap pengurusan sertifikat K3.
Setelah penetapan tersangka, Immanuel Ebenezer resmi ditahan di Rumah Tahanan KPK yang berlokasi di Gedung Merah Putih sejak tanggal 22 Agustus hingga 10 September 2025. Pada hari yang sama, Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Keputusan ini diambil untuk menjaga integritas pemerintahan dan menegakkan prinsip zero tolerance terhadap korupsi di lingkungan pemerintah.
Kasus ini mendapat perhatian luas karena melibatkan pejabat tinggi di kementerian yang membidangi kesejahteraan tenaga kerja. Moral dan etika dalam pelayanan publik sangat dipertaruhkan ketika jabatan pemerintah disalahgunakan demi keuntungan pribadi melalui praktik pemerasan dan gratifikasi. KPK berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini agar memberikan efek jera dan mencegah kasus serupa di masa mendatang.
Sebagai tambahan, spesifikasi motor Ducati Streetfighter yang disita oleh KPK merupakan tipe motor besar yang memiliki nilai jual tinggi dan dipandang sebagai simbol kemewahan. Keberadaan motor ini dalam konteks gratifikasi menunjukkan bagaimana barang mewah dapat dijadikan alat untuk menutupi aksi korupsi. Kasus ini sekaligus mempertegas urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan jabatan publik serta pemberantasan korupsi di Indonesia.
KPK menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan di Indonesia, terutama di sektor yang berdampak langsung pada perlindungan keselamatan tenaga kerja. Dalam menjalankan tugasnya, KPK juga mengimbau seluruh pejabat publik untuk menjauhi segala bentuk korupsi serta mendukung pemerintahan bersih dan berintegritas demi terwujudnya keadilan sosial.
