Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, berhasil menunjukkan penurunan yang signifikan dan berdampak besar pada status ekonomi daerah tersebut. Berdasarkan data resmi, persentase kemiskinan di Kebumen turun dari 15,71% pada tahun 2024 menjadi 13,58% pada tahun 2025. Capaian ini mengakhiri predikat Kebumen sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah.
Penurunan angka kemiskinan ini diumumkan langsung oleh Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, saat menggelar dialog bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Pendopo Kabumian pada Selasa (9/9). Bupati Lilis mengapresiasi kerja keras berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga dukungan pemerintah provinsi, sehingga target penurunan tersebut dapat tercapai.
“Alhamdulillah, penurunannya mencapai 2,13 persen. Ini berkat dukungan semua pihak, dari Pak Gubernur, OPD, dan semua yang telah bekerja keras luar biasa,” ujar Lilis Nuryani.
Dukungan Pemerintah Provinsi dan Kolaborasi Antar Daerah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik pekerjaan yang telah dilakukan Kebumen dan mengapresiasi keberhasilan menjaga situasi daerah tetap kondusif. Menurutnya, stabilitas sosial menjadi modal penting untuk menjaga kelangsungan program-program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan daerah.
“Membangun Jawa Tengah tidak boleh secara parsial atau ego sektoral. Semua harus berkontribusi secara bersama-sama,” kata Gubernur Luthfi, menekankan pentingnya kolaborasi antar kabupaten dalam provinsi.
Gubernur juga menyebutkan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan, termasuk iklim investasi dan penanganan kemiskinan yang berbasis data akurat. Ia menegaskan bahwa upaya penanggulangan masalah sosial seperti kemiskinan harus dilandasi oleh indikator yang jelas, bukan hanya sekadar bantuan sosial atau jumlah populasi.
Program Rumah Layak Huni dan Upaya Penanganan Kemiskinan
Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Targetnya adalah membangun sebanyak 17.000 rumah setiap tahunnya di seluruh kabupaten di Jateng, termasuk Kebumen. Program ini ditujukan bagi keluarga yang membutuhkan, seperti mereka yang anak-anaknya putus sekolah atau tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak.
“Biasanya yang menerima bantuan adalah mereka yang anaknya putus sekolah, tidak punya fasilitas MCK atau toilet, dan anaknya mengalami stunting,” jelas Gubernur Luthfi.
Langkah ini tidak hanya bertujuan memberikan tempat tinggal yang layak, tetapi juga sebagai intervensi mengatasi masalah sosial dan kesehatan yang berkontribusi pada kemiskinan.
Kesiapan Menghadapi Kondisi Darurat dan Keamanan Investasi
Selain fokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Gubernur juga menyinggung pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi kondisi darurat. Setiap kabupaten, termasuk Kebumen, diminta untuk memiliki rencana atau blueprint wilayah kontinjensi guna mengamankan keamanan dan kelancaran investasi.
“Kalau sudah terjadi kerusuhan sosial, rugi besar. Investor takut dan akhirnya batal masuk ke Jawa Tengah,” ujar Gubernur Luthfi.
Dalam menjaga keamanan sosial, Gubernur juga menegaskan perlunya mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tingkat RT dan RW. Kebijakan ini merupakan arahan dari Menteri Dalam Negeri yang sudah mulai ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Data Angka Kemiskinan di Kabupaten Kebumen
- Tingkat kemiskinan tahun 2024: 15,71%
- Tingkat kemiskinan tahun 2025: 13,58%
- Penurunan: 2,13%
Penurunan signifikan ini merupakan hasil sinergi berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat, serta pembuktian dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terus dijalankan. Kebumen kini dapat fokus melanjutkan program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warganya, sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan.
Dengan adanya data dan kebijakan yang terarah, Kabupaten Kebumen diharapkan dapat terus memperbaiki taraf hidup masyarakatnya dan secara bertahap mengurangi tingkat kemiskinan hingga mencapai target kesejahteraan yang lebih baik.
