Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, secara tegas menyatakan dukungan penuh kepada supremasi sipil. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Andi saat memimpin audiensi KSPSI dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 22 September 2025.
Audiensi tersebut berlangsung di tengah riuh aksi unjuk rasa yang digelar oleh ribuan buruh yang tergabung dalam KSPSI dan sejumlah organisasi serikat pekerja lainnya, yang secara bersamaan melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR. Dalam pertemuan itu, Andi Gani menyoroti pentingnya supremasi sipil sebagai landasan utama dalam menjaga stabilitas dan tata kelola negara yang demokratis.
Dukungan KSPSI terhadap Supremasi Sipil
Andi Gani Nena Wea mengungkapkan bahwa KSPSI dan dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia secara konsisten mendukung supremasi sipil, meski harus menghadapi berbagai tantangan dan risiko. “Kami berada di garis terdepan dalam upaya mendukung supremasi sipil,” ujarnya. Menurut Andi, mereka merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar hukum dan aturan sipil tetap diutamakan dalam proses pengambilan kebijakan dan penegakan hukum di Indonesia.
Ia juga mengingatkan soal insiden aksi anarkisme yang terjadi pada akhir Agustus 2025 sebagai bukti bahwa serikat pekerja mengedepankan jalan damai dan aturan dalam menyampaikan aspirasi mereka. “Kami turut menyampaikan keresahan atas peristiwa itu dan ingin menegaskan bahwa buruh sejatinya adalah pendukung utama supremasi sipil,” jelas Andi.
Dorongan untuk DPR RI sebagai Rumah Rakyat
Selain itu, Andi Gani mendorong DPR RI agar tetap terbuka dan bertindak sebagai rumah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menegaskan supaya lembaga legislatif tidak takut menghadapi tekanan dan intervensi dari pihak manapun. “Jangan pernah takut dengan tindakan tekanan intervensi pihak manapun,” kata Andi. Ia mengimbau agar DPR terus mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi publik dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan hukum dan keadilan.
KSPSI juga mewakili aspirasi buruh dengan membawa lima tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa tersebut, yaitu:
- Mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh.
- Menolak kebijakan upah murah yang dinilai merugikan pekerja.
- Menghapus sistem outsourcing yang dianggap melemahkan hak-hak pekerja.
- Mendukung institusi kepolisian (Polri) dalam penegakan hukum secara tegas dan adil.
- Memastikan tegaknya supremasi sipil sebagai prinsip dasar penegakan hukum dan demokrasi.
Peran KSPSI dalam Dinamika Ketegangan Sosial
Keberadaan KSPSI sebagai organisasi yang mewadahi kepentingan buruh sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah berbagai dinamika kebijakan dan tuntutan masyarakat pekerja. Pendekatan mereka yang mengedepankan supremasi hukum dan penolakan pada aksi kekerasan menjadi pijakan solid dalam menyampaikan aspirasi dengan cara yang konstruktif.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik audiensi ini sebagai bentuk keterbukaan lembaga legislatif dalam menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya buruh. Hal ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara pemerintah, DPR, dan pekerja dalam menciptakan kebijakan yang adil dan mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Audiensi ini juga menjadi momentum penting untuk mendorong DPR RI agar lebih sigap merespons tuntutan buruh, terutama dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang sedang menjadi perhatian utama. Mentalitas terbuka DPR dalam mendengarkan suara rakyat diyakini dapat memperkuat posisi parlemen sebagai pusat aspirasi dan pengambilan keputusan terbaik bagi bangsa dan negara.
Sebagai langkah strategis, KSPSI bersama konfedrasi buruh terbesar lainnya menegaskan komitmen mereka untuk mengawal jalannya reformasi ketenagakerjaan melalui dialog dan advokasi yang mengedepankan supremasi sipil serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sikap ini sekaligus menunjukkan kesungguhan buruh dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.
Langkah KSPSI di bawah kepemimpinan Andi Gani Nena Wea menjadi contoh konkret bagaimana peran organisasi pekerja dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan demokrasi dan tata negara yang kuat, serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh dalam iklim sosial-politik Indonesia yang kian kompleks.
