Sejumlah penerima bantuan sosial (bansos) pada tahun 2025 mengeluhkan gagal cairnya dana bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyaluran bansos ini penting bagi rumah tangga miskin dan rentan sosial ekonomi sehingga kegagalan pencairan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
Berbagai penyebab gagalnya pencairan bansos bisa dilacak dari pembaruan data dan proses administrasi yang sedang berjalan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah memperbarui basis data penerima menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan ini menjadi salah satu faktor utama mengapa sebagian penerima yang sebelumnya menerima bantuan tidak mendapat cairan pada tahun 2025.
10 Penyebab Bansos 2025 Gagal Cair
-
Peralihan ke DTSEN sebagai Basis Data Utama
Kemensos mengganti data penerima dari DTKS lama ke DTSEN terbaru. Data lama yang tidak memenuhi kriteria secara otomatis dihapus, menyebabkan banyak penerima tidak tercantum lagi. -
Perubahan Status Sosial Ekonomi ke Desil Lebih Tinggi
Penerima yang masuk desil 6–10 (kelompok menengah ke atas) dianggap sudah tidak layak menerima bantuan sehingga datanya dicabut. -
Rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tidak Aktif
Rekening KKS yang tidak aktif, mati, atau tidak sinkron dengan data kependudukan menyebabkan dana bansos tidak bisa ditransfer. -
Kesalahan dan Ketidaksesuaian Data Kependudukan
NIK, nama, atau data keluarga yang berbeda dengan Dukcapil mengakibatkan status penerima terkunci dan pencairan tertunda. -
Penerima Meninggal atau Komponen PKH Tidak Ada
Jika penerima meninggal atau anggota keluarga yang menjadi komponen PKH (misal anak sekolah, ibu hamil) tidak lagi memenuhi syarat, bantuan otomatis dihentikan. -
Saldo Rekening KPM Melebihi Batas Wajar
Beberapa rekening penerima memiliki saldo cukup besar, melebihi norma yang ditentukan sehingga bansos untuk rekening tersebut diblokir. -
Transaksi Mencurigakan pada Rekening Bansos
Penggunaan rekening bansos untuk aktivitas ilegal, misalnya perjudian online, membuat bantuan dibekukan oleh pihak berwenang. -
Verifikasi Lapangan Belum Selesai atau Negatif
Survei ulang penerima yang belum rampung atau menghasilkan penilaian tidak layak menghambat pencairan bantuan. -
Perubahan Mekanisme Penyaluran Dana
Peralihan saluran penyaluran dari Pos Indonesia ke bank Himbara pada tahap 3 dan 4 tahun 2025 memicu keterlambatan dan kesalahan proses transfer. - Kendala Geografis dan Teknis di Wilayah Terpencil
Distribusi bansos di daerah sulit dijangkau seringkali terlambat karena akses dan pembaruan data yang berjalan lambat.
Untuk menghindari gagal cair bansos, penerima disarankan rutin memeriksa status NIK dan kesesuaian data melalui aplikasi resmi Cek Bansos. Pastikan rekening KKS aktif dan valid sesuai dengan data Dukcapil.
Selain itu, penerima yang mengalami perubahan data keluarga atau masalah akurasi data sebaiknya segera melaporkan kepada pendamping sosial atau melakukan pembaruan data DTKS/DTSEN di kantor kelurahan atau Dinas Sosial setempat.
Kemensos berupaya meningkatkan validitas data dan mempercepat verifikasi lapangan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Namun, kolaborasi aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar penyaluran bansos berjalan lancar sesuai tujuan utama yaitu membantu masyarakat miskin dan rentan secara tepat dan akurat.
-
-
-
-
