DPR Tanggap Serius Kasus Perlakuan Tak Menyenangkan terhadap Tim Kickboxing Indonesia di SEA Games 2025
Kasus dugaan perlakuan tidak menyenangkan terhadap Manajer Tim Kickboxing Indonesia, Rosi Nurasjati, saat SEA Games 2025 di Thailand mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Perlakuan tersebut dinilai menyangkut kehormatan bangsa serta perlindungan terhadap warga negara Indonesia di ajang internasional.
Pada Sabtu malam, 13 Desember 2025, Rosi yang juga Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia (PP KBI) mengalami insiden ketika mengantarkan kebutuhan atlet berupa vitamin dan buah dekat Hotel Lasantel Suvarnabhumi. Dia menghadapi pengamanan ketat dari aparat dengan belasan polisi bersenjata serta anjing pelacak, hingga merasa diperlakukan seperti penjahat.
Kemudian, Presiden dan Sekretaris Jenderal Konfederasi Kickboxing Asia (WAKO) mendatangi lokasi dan mendesak Rosi membuat surat pernyataan agar meninggalkan Thailand paling lambat 14 Desember 2025. Jika menolak, Rosi dan pelatih Sadarmawati Icen Simbolon terancam didiskualifikasi dan paspor Icen dapat ditarik, yang berpotensi mengganggu pendampingan atlet selama kompetisi.
Rosi menduga perlakuan tersebut terkait tuduhan lama dari WAKO mengenai protes hasil pertandingan dan isu iuran organisasi, yang dibantah olehnya. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sudah mengakui status resmi Rosi sebagai Manajer Tim Kickboxing di SEA Games 2025 melalui Ketua Tim Verifikasi, Prof. Yunyun Yundiana.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan perlakuan terhadap Rosi harus disikapi dengan serius dan berdasarkan fakta. Dia mendorong klarifikasi menyeluruh dengan melibatkan manajer dan ofisial tim, Kemenpora, serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk mendapatkan informasi yang akurat.
Menurut Lalu Hadrian, kasus ini harus menjadi momentum mengevaluasi sistem perlindungan bagi atlet dan ofisial Indonesia saat bertugas di luar negeri. DPR akan merekomendasikan tindak lanjut berupa desakan kepada pemerintah untuk melakukan penyelesaian masalah dan klarifikasi resmi dengan pihak WAKO.
Dia juga mendesak Kemenpora menyusun protokol perlindungan hukum dan pendampingan lebih baik bagi delegasi Indonesia. Tujuannya agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus mengedepankan kedaulatan bangsa dan memastikan atlet dapat berlaga dengan aman serta terhormat.
Kasus ini mencerminkan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap wakil Indonesia di kancah internasional. Penanganan yang transparan dan tegas diharapkan memperkuat posisi Indonesia di forum olahraga regional maupun global. DPR dan pemerintah terus berusaha menjaga nama baik bangsa dan memberi dukungan penuh kepada atlet serta ofisial yang bertanding demi membawa prestasi dan kehormatan.
-
-
-
-
