Impor Pickup India Harus Disetop Sekarang Agar Industri Otomotif Dalam Negeri Mampu Buka Lapangan Kerja Lebih Luas

Rencana impor 105.000 unit mobil pickup dan light truck dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai kritik tajam. Para pelaku industri otomotif dalam negeri menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan upaya pengembangan produk lokal dan dapat menggerus potensi penciptaan lapangan kerja nasional.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, Moreno Soeprapto, menegaskan bahwa kebutuhan kendaraan operasional tersebut sejatinya dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri. Menurutnya, impor mobil secara CBU (Completely Built Up) senilai hampir Rp 25 triliun bukan hanya melewatkan peluang membuka lapangan kerja, tapi juga memberi keuntungan bagi industri luar negeri, terutama India. Moreno mencontohkan bahwa mobil pickup dan light truck yang akan diimpor sebenarnya telah lama diproduksi oleh pabrikan lokal yang memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen.

Potensi Industri Otomotif Dalam Negeri

Beberapa merek kendaraan pickup yang tersedia di pasar Indonesia dan telah memenuhi ketentuan TKDN antara lain Suzuki, Mitsubishi Motors, Daihatsu, Isuzu, Wuling, serta DFSK. Dengan adanya fasilitas produksi dan jaringan bengkel serta ketersediaan suku cadang yang memadai, produk lokal memiliki keunggulan dari segi layanan purna jual. Moreno mempertanyakan alasan impor ketika Mahindra & Mahindra dan Tata Motors tidak memiliki pabrik maupun dealer resmi di Indonesia. Hal ini berisiko menghadirkan kendala dalam perawatan dan ketersediaan suku cadang bagi kendaraan impor tersebut.

Lebih lanjut, Moreno menilai BUMN sebagai pelaku utama dalam proyek KDMP seharusnya bisa menjadi instrumen strategis dalam memacu industri otomotif nasional. Di tengah kondisi ekonomi lesu, menyerap lulusan SMK dan tenaga kerja pada sektor manufaktur menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebijakan impor yang justru menguntungkan industri luar negeri dianggap kontradiktif dan perlu direvisi.

Kesempatan untuk Industri Modifikasi dan Rancang Bangun Lokal

IMI juga menyoroti bahwa industri modifikasi dan rancang bangun kendaraan nasional sudah cukup mumpuni untuk berkontribusi memenuhi kebutuhan KDMP. Saat ini, sejumlah builder dan engineer lokal tergabung dalam IMI memiliki kemampuan teknis yang setara dengan standar internasional. Mereka mampu melakukan konversi kendaraan mulai dari sasis, bodi, hingga sistem penggerak, termasuk mesin konvensional dan kendaraan listrik.

Contohnya, Signal Kustom sudah mengembangkan prototipe kendaraan listrik sejak tahun 2009. Karya konversi listrik ini menunjukkan potensi teknologi yang sudah ada di dalam negeri dan siap dikembangkan secara lebih masif. Dengan peran pemerintah dan IMI sebagai fasilitator serta penjamin kualitas (quality gate), produk kendaraan hasil modifikasi dan rakitan lokal dapat memenuhi standar keselamatan, regulasi, dan kelayakan jalan.

Manfaat Jika Kebutuhan KDMP Ditopang Produk Dalam Negeri

Jika pemerintah memutuskan untuk memprioritaskan kendaraan pickup dan light truck produksi lokal, beberapa manfaat strategis dapat diperoleh, antara lain:

1. Membuka lapangan pekerjaan bagi industri otomotif nasional dan sektor terkait.
2. Meningkatkan serapan tenaga kerja lulusan SMK pada bidang manufaktur kendaraan.
3. Menstimulus pengembangan inovasi dan teknologi otomotif, termasuk kendaraan listrik.
4. Memperkuat rantai pasok suku cadang dan ekosistem industri pendukung.
5. Mengurangi ketergantungan impor yang berpotensi melemahkan daya saing industri nasional.

Peran BUMN sebagai agen pembangunan harus dimanfaatkan agar menjadi motor penggerak pemulihan industri otomotif dan penciptaan lapangan kerja. Dengan begitu, tujuan program KDMP dapat bersinergi dengan semangat pengembangan produk dalam negeri, bukan justru menyebabkan aliran modal ke luar negeri.

Skenario impor kendaraan besar-besaran dari India bukan saja pragmatis dalam konteks ekonomi nasional, tetapi juga mengabaikan potensi dan kapasitas industri otomotif lokal. Oleh sebab itu, langkah strategis untuk mengevaluasi ulang kebijakan impor ini sangat diperlukan agar kontrol pembangunan industri dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi bangsa dan negara.